Politik

Kedudukan dan Fungsi DPD Harus Dikembalikan ke UUD

JAKARTA, SENAYANPOST.com – Wakil Ketua DPD RI Akhmad Muqowam meminta susunan dan kedudukan DPD RI harus dikembalikan ke UUD NRI 1945. Sebab, dalam Pasal 22 D itu fungsi dan tugas DPD sudah jelas. Khususnya terkait legislasi, transfer keuangan pusat dan daerah yang kini mencapai Rp783 triliun, pemekaran dan penggabungan daerah, dan berkantor di daerah.

“Kalau tidak kembali ke UUD 1945 sebaiknya dibubarkan. Hal itu karena konstitusi sudah jelas mengatur kedudukan dan fungsi DPD itu. Tapi dalam perjalanannya masih diatur dengan UU MD3 (MPR, DPR, DPDm dan DPRD) dan Tatib DPD RI yang tak sejalan dengan konstitusi. Sehingga seperti sekarang ini,” jelas Muqowam.

Hal itu disampaikan Muqowam dalam dialog kenegaraan ‘Strategi Memperjuangkan Kepentingan Daerah’ bersama Wakil Ketua Komisi II DPR RI Herman Khaeron, dan peneliti utama LIPI Siti Zuhro di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Rabu (20/3/2019).

Karena itu kata Muqowam, DPD RI harus memiliki UU sendiri. Sebagiamana MPR, DPR, dan DPRD, agar masing-masing lembaga negara memiliki aturan, evaluasi dan pengawasan sendiri-sendiri. “Apalagi DPD kini berwenang mengevaluasi dan mengawasi Raperda, dan Perda-Perda di seluruh Indonesia,” jelasnya.
Selain itu, Mahkamah Agung (MA) telah memutuskan jika Kemendagri tak boleh membatalkan Perda, maka hal itu menjadi tugas DPD RI.

“DPD harus mengawasi Raperda dan Perda-perda di 34 provinsi dan 500-an Kabupaten/Kota se-Indonesia,” tambah Muqowam.

Menurut Muqowam, wilayah atau blocking kerja DPD itu kewilayahan, kedaerahan. Sedangkan DPR bersifat sektoral.

“Jadi, kalau mau obyektif dan konstitusional, susunan dan kedudukan DPD itu harus dikembalikan ke UUD 1945. Keempat pimpinan DPD pun sepakat agar kembali ke konstitusi,” pungkasnya.

Herman Khaeron mendukung fungsi dan tugas DPD itu dikembalikan ke konstitusi. “DPR tentu mendukung agar DPD menjadi lembaga negara yang konstitusional. Meski kemajuan daerah itu juga tergantung pada pemerintah daerah,” kata politisi Demokrat itu.

Sedangkan Siti Zuhro mempertanyakan apakah DPD masih diperlukan? “Kalau seperti ini sama dengan kecelakaan sejarah. Karena DPD RI tak punya kewenangan legislasi dan pengawasan. Sehingga dipaksa dan dikunci menjadi utusan daerah tanpa kewenangan?” katanya.

DPD itu utusan daerah dan dipilih langsung oleh rakyat, tapi kedudukannya tidak jelas. Seharusnya dengan sistem dua kamar dan sama kuatnya dengan DPR RI.

“Jadi, DPD harus berfungsi membangun Indonesia dari daerah. Itulah yang harus diperbaiki,” pungkasnya. (MU)

KOMENTAR
Tags
Show More
Close