Kawin Kontrak di Puncak

Kawin Kontrak di Puncak
Syaefudin Simon

Oleh Syaefudin Simon

DALAM salah satu kelakarnya, pelawak Miing pernah bercerita tentang seorang Syekh di Arab yang aneh. Konon, seorang Syekh yang tiap hari membawa tasbeh untuk berzikir sangat takut dengan babi. Tapi aneh matanya sangat bergairah bila melihat babu. Lantas, Miing pun  bertanya. Syekh, kenapa takut babi?. “Oh, babi itu haram dan najis.’’ Tapi bagaimana dengan babu? “Oh itu halal dan toyyib,’’ jawab Syekh dengan bahasa Arab yang fasih. Hadirin pun gerr.

Babi, memang diharamkan dalam agama Islam. Beberapa ayat Alqur’an menegaskan keharaman binatang gemuk pendek ini. Tapi, bagaimana dengan babu? Tentu saja, kehalalan babu yang diceritakan Miing hanya “canda dan olok-olok” terhadap fenomena yang terjadi di Arab sana. 

Di Saudi Arabia, misalnya, orang tak akan bisa  menemukan daging babi di rumah penduduk setempat maupun restoran. Maklumlah daging babi hukumnya haram dimakan. Tapi sebaliknya, orang bisa menemukan cukup banyak babu  yang “dimakan” majikannya yang orang Arab.  Tidak sedikit kasus babu “dimakan” majikan Arabnya menimpa tenaga pembantu rumah tangga (PRT) wanita (TKW) asal Indonesia. 

Lelucon Miing soal babu dan babi di atas, ternyata mengundang pemikiran yang lebih jauh tentang betapa buruknya pengertian dan sosialisasi  hukum fikih  di kalangan umat Islam. Ketika  belajar agama Islam di SD dan madrasah, misalnya, kita diberikan pelajaran tentang kriteria fardu kifayah dan fardu ‘ain. Fardhu ‘ain, kata guru agama Islam, adalah suatu kewajiban yang konsekwensinya ditanggung secara pribadi. Salat lima waktu dan puasa Ramadhan, misalnya, merupakan fardhu  ‘ain karena itu semua orang Islam wajib melakukannya secara pribadi. Orang yang tidak melaksanakan fardhu ‘ain akan mendapat dosa. Dan dosanya bersifat pribadi

Sementara itu, fardhu kifayah merupakan kewajiban kolektif. Bila salah seorang anggota masyarakat sudah menjalankan kewajiban fardhu kifayah  – seperti mensalatkan jenazah – maka gugurlah kewajiban semua anggota masyarakat tersebut untuk mensalatkan jenazah. Jadi, cukuplah satu orang mensalatkan jenazah untuk menggugurkan kewajiban seluruh anggota masyarakat. 

Para fukaha zaman dulu dalam memberi contoh fardhu kifayah terlalu sederhana, misal salat jenazah seperti disebutkan di atas. Di  kampung saya di daerah Magelang,  ada lagi contoh fadhu kifayah yang  lumayan modern – yaitu mempelajari ilmu kedokteran. Jika di suatu kampung, kata kyai, tak ada dokter atau orang yang mengerti ilmu obat-obatan, maka seluruh warga kampung berdosa. Tapi jika ada satu orang saja yang jadi dokter atau mempunyai ilmu obat-obatan untuk membantu mengobati warga kampung yang sakit, maka dosa satu kampung terhapus.

Dari gambaran itu, sebetulnya fardhu kifayah mempunyai perspektif yang terus berkembang. Dengan kata lain, fardhu kifayah merupakan sebuah kewajiban “continuous” pribadi seorang muslim sebagai warga masyarakat. Yusuf Qordhowi, misalnya, menyebutkan fardhu kifayah merupakan aspek hukum untuk kemaslahatan masyarakat  secara keseluruhan. Jika fardhu ‘ain konsekwensinya bersifat pribadi, khusus orang Islam,  fardhu kifayah konsekwensinya bersifat sosial-budaya seluruh umat manusia. Karena itu bila ditinjau dari perspektif dampak sosial-budayanya, fardhu kifayah merupakan kewajiban yang mempunyai dampak dan nilai jauh lebih besar ketimbang fardhu ‘ain

Berangkat dari perspektif inilah kita sebaiknya melihat kasus “kawin” kontrak di Puncak beberapa waktu lalu yang dilakukan turis Arab dengan wanita Indonesia. Kawin kontrak dalam Islam  memang pernah ada. Karena sudah pernah ada, maka bisa jadi jurisprudensi.

Artinya, boleh jadi kawin kontrak itu secara hukum Islam adalah sah! Sarat perkawinan dalam perspektif syariah “fardhu ‘ain”, sudah terpenuhi. Persoalannya, bagaimana dengan prasarat syariah “fardhu kifayah”-nya?  Di sinilah muncul perdebatan panjang, antara pro dan kontra.  

Dalam kaitan ini, pertimbangan hukum dalam perspektif fardhu kifayah menjadi amat relevan karena kawin kontrak tersebut melanggar azas continousity  dalam sebuah pembentukan keluarga. Padahal tujuan inti perkawinan adalah membentuk keluarga sakinah yang langgeng. 

Dari fenomena inilah kita bisa melihat bahwa fardhu kifayah mempunyai bobot hukum yang lebih besar. Karena, pertama kewajiban ini menyangkut hajat hidup dan kepentingan orang banyak. Kedua, kewajiban ini merupakan pilar utama terciptanya tata tertib dan keadilan di masyarakat. Kedua hal tersebut merupakan inti dari tujuan diturunkannya Islam di muka bumi.

Berpijak dari aspek inilah kita memandang “penghalalan terhadap babu”  (baca: mempekerjakan perempuan secara semena-mena, memeras, menganiaya, memperkosa, dan menikahinya secara kontrak dengan ketentuan yang mendzalimi pihak wanita) lebih bersifat pelanggaran terhadap fardhu kifayah ketimbang fardhu ain,  karena mempunyai implikasi yang amat luas.

Lembaga-lembaga HAM dunia berteriak, hubungan antar negara  terancam, dan dendam sosial meruyak karena pelecehan terhadap salah satu aspek fardhu kifayah tersebut. Contoh paling ironis seperti dilawakkan Miing tadi, betapa sebagian orang Arab sangat peka terhadap keharaman babi, tapi – maaf – kurang peka terhadap hak-hak TKW.   

 Dari fenomena inilah kemudian Sayyid Quthub memperluas kategori fardhu kifayah. Fardhu kifayah, munurut Quthub, merupakan landasan dan kerangka operasional bagi terwujudnya masyarakat Islam yang berkeadilan sosial. Fungsi fikih sosial, tulis Qutb, adalah merumuskan konsep-konsep tentang tugas kemasyarakatan, kepentingan bangsa, keadilan sosial, ketertiban umum, dan kemasalahatan umat manusia. Selama ini, fikih Islam lebih banyak berbicara tentang hukum halal dan haramnya suatu obyek secara tidak realistis. Di sisi lain, secara aplikatif fiqih tidak mampu menjangkau hal-hal yang sangat krusial seperti  pelanggaran HAM, KKN, pelecehan seksual, dan lain-lain.   

Indonesia sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam dan tengah dilanda krisis moral yang akut, kini tampaknya perlu merumuskan kembali fardhu kifayah sehingga bersifat aplikatif di masyarakat. Untuk itu, seperti dikatakan Quthb, fikih harus direkonstruksi dan dikembangkan di atas tiga prinsip. Pertama fiqih harus mampu menerjemahkan syariat Islam dalam dimensi ruang dan waktu. Kedua, fikih harus bertolak dari kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Dan ketiga, fikih harus mendorong partisipasi masyarakat untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh warga masyarakat (A Ilyas Ismail, 2004). 

Melihat kondisi Indonesia yang tengah terpuruk sekarang ini, tampaknya perluasan aplikasi fardhu  kifayah sangat mendesak. Isu meruyaknya KKN, percaloan di DPR,   birokrat korup, penguasa mumpung, pengusaha preman, hakim yang terima suap, dan lain-lain – yang niscaya mayoritas dilakukan oleh umat Islam – perlu dipecahkan dengan sosialisasi hukum fikih yang lebih luas dan aplikatif.  

Nah, persoalannya siapa yang mulai? Kita pun segera kembali kepada firman Allah. “Jagalah dirimu dan keluargamu dari  api neraka”. Ayat ini,  secara tidak langsung menyuruh umat, untuk pertama-tama, secara individual melaksanakan fardhu kifayah seperti pengentasan kemiskinan, pemberantasan korupsi, dan penghentian KKN – sebelum akhirnya mengajak masyarakat untuk melakukan hal yang sama seperti kita. Tanpa keteladanan dari diri sendiri, mestahil bisa menjadi teladan bagi orang lain!. (*)

Penulis adalah kolomnis.