HukumPeristiwa

Kasus Suap Bakamla, Masa Penahanan Bos Rohde and Schwarz Diperpanjang KPK

JAKARTA, SENAYANPOST.com – Managing Director PT Rohde and Schwarz Indonesia, Erwin Sya’af Arief nampaknya bakal lebih lama mendekam di sel tahanan Rutan Gedung Merah Putih KPK. Lembaga Antikorupsi memutuskan memperpanjang masa penahanan tersangka kasus dugaan suap proyek pengadaan satelit monitoring di Badan Keamanan Laut (Bakamla) tersebut.

Jubir KPK, Febri Diansyah mengatakan masa penahanan Erwin diperpanjang selama 40 hari terhitung sejak 16 Mei 2019. Dengan demikian, Erwin setidaknya bakal mendekam di sel tahanan hingga 24 Juni 2019.

“Tersangka EA (Erwin Sya’af Arief) sedang di proses penyidikan kami perpanjang penahanannya selama 40 hari kedepan mulai 16 Mei sampai dengan 24 Juni 2019,” kata Febri di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (15/5/2019).

Kasus yang menjerat Erwin ini merupakan pengembangan dari kasus serupa yang telah menjerat enam orang, termasuk Dirut PT Merial Esa, Fahmi Darmawansyah; Deputi Bidang Informasi, Hukum dan Kerja Sama Bakamla Eko Susilo Hadi dan mantan anggota Komisi I DPR dari Fraksi Golkar Fayakhun Andriadi.

Dalam kasus ini, Erwin diduga membantu Fahmi untuk memberikan suap kepada Fayakhun terkait proses pembahasan dan pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Bakamla dalam APBN Perubahan tahun 2016.

Jumlah uang suap yang diterima Fayakhun dari Fahmi, yakni sebesar US$ 911.480 atau sekitar Rp 12 miliar yang dikirim dengan empat tahap pemberian melalui rekening di Singapura dan Guangzhou, Tiongkok. Erwin diduga bertindak sebagai perantara antara Fahmi dan Fayakhun dengan mengirimkan rekening yang digunakan untuk menerima suap dan mengirimkan bukti transfer dari Fahmi ke Fayakhun.

Uang suap ini diberikan kepada Fayakhun sebagai fee atas penambahan anggaran untuk Bakamla pada APBN-P 2016 sebesar Rp 1,5 triliun. Fayakhun berperan mengawal agar pengusulan APBN-P Bakamla disetujui DPR. Erwin berkepentingan dalam suap kepada Fayakhun ini karena PT Rohde and Schwarz merupakan supplier Bakamla dalam pengadaan satelit monitoring.

Dengan menetapkan Erwin sebagai tersangka, KPK sejauh ini telah menjerat tujuh orang sebagai tersangka. Enam orang lainnya telah divonis bersalah. Eko Susilo Hadi dihukum 4 tahun 3 bulan pidana penjara dan denda Rp 200 juta, Fahmi Darmawansyah dihukum 2 tahun 8 bulan pidana penjara dan denda Rp 150 juta, Kabiro Perencanaan dan Organisasi Bakamla Nofel Hasan dihukum 4 tahun pidana penjara dan denda Rp 200 juta. Dua anak buah Fahmi, yakni M. Adami Okta dan Hardy Stefanus dihukum masing-masing 1 tahun 6 bulan pidana penjara dan denda Rp 100 juta.

Sementara Fayakhun dihukum 8 tahun pidana penjara dan denda Rp 1 miliar serta hak politiknya dicabut selama 5 tahun setelah menjalani masa hukuman pokok.

KOMENTAR
Tags
Show More
Close