Hukum

Kasus Proyek E-KTP, Hakim Sebut Melchias Mekeng Terima USD1 Juta

JAKARTA, SENAYANPOST.com – Bekas anggota DPR Melchias Markus Mekeng disebut dalam amar putusan Markus Nari terkait proyek e-KTP. Majelis hakim menyatakan, Mekeng menerima uang USD1 juta dari keponakan Setya Novanto, Irvanto Hendra Pambudi Cahyo.

“Irvanto memberikan uang kepada Melchias Mekeng USD 1 juta, Irvanto melihat Markus Nari dan tidak bicara dengan Markus Nari, dan jaksa KPK tidak menjadikan Melchias Mekeng menjadi saksi, maka demikian tidak dapat dikatakan Markus Nari menerima uang dari Irvanto,” kata Hakim Emmilia Djaja Subagja membacakan amar putusan terhadap Markus Nari di PN Tipikor Jakarta, Senin (11/11/2019).

Majelis hakim pun menyatakan, Markus Nari tidak pernah menerima USD 1.000.000 bersama Melchias Mekeng sebagai Ketua Banggar DPR dari Andi Narogong selaku pemenang konsorsium proyek e-KTP. Namun, hakim mengatakan Irvanto hanya menyerahkan uang tersebut kepada Mekeng.

“Karena Markus Nari dan Jaksa tidak menghadirkan Mekeng menjadi saksi, maka demikian tidak dapat dikatakan Markus Nari menerima dari Irvanto,” ujar Emmilia.

Akibatnya, negara mengalami kerugian sebesar Rp 2,3 triliun dari perbuatan Markus Nari terkait proyek e-KTP. Atas perbuatan itu, Markus terbukti bersalah melanggar Pasal 3 UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Menanggapi hal ini, mantan Badan Anggaran DPR RI Melchias Mekeng membantah menerima uang sebesar USD 1 juta dari Irvanto. Mekeng mengaku tidak mengenal keponakan Setya Novanto tersebut.

“Sampai detik ini, tidak pernah bertemu dan mengenal yang namanya Irvanto dalam perkara Markus Nari. Saya tidak pernah dipanggil menjadi saksi di persidangan,” ucap Markus.

Menurut Mekeng, uang pengganti yang dibebankan kepada Markus hanya USD 400 ribu. Oleh karenanya, Mekeng menegaskan tidak pernah menerima aliran uang proyek e-KTP.

“Jadi tidak ada pemberian uang ke saya oleh siapapun, saya harap bisa fair dalam melihat masalah ini,” tegas Mekeng.

Untuk diketahui, mantan anggota DPR RI Markus Nari divonis enam tahun penjara serta denda Rp300 juta subsider tiga bulan kurungan oleh Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta. Majelis hakim meyakini, politikus Partai Golkar itu menerima uang sebesar USD400 ribu atau setara dengan Rp4 miliar terkait proyek e-KTP.

“Mengadili, menyatakan terdakwa Markus Nari telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan kesatu alternatif kedua dan dakwaan kedua alternatif pertama,” kata Ketua Majelis Hakim Franky Tambuwun membacakan amar putusan di PN Tipikor Jakarta, Senin (11/11).

Selain itu, Majelis hakim juga meminta agar Markus membayar uang pengganti sebesar USD 400 ribu. Uang ini terkait dengan penerimaan Markus Nari dari proyek pengadaan e-KTP.

“Apabila Markus Nari tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, harta bendanya disita dan dilelang. Apabila harta yang disita tidak mencukupi membayar uang pengganti, Markus dipidana penjara selama 2 tahun,” kata Frangky.

KOMENTAR
Tag
Show More
Back to top button
Close
Close