Nasional

Kasus Paniai, Komnas HAM Tuding TNI dan Polri Halangi Pengusutan

JAKARTA, SENAYANPOST.com — Institusi TNI dan Polri dinilai melakukan penghalangan terhadap proses penyelidikan (obstruction of justice) dalam kasus penembakan warga sipil di Paniai, Papua, pada 7-8 Desember 2014.

Perintangan dimulai saat Polda Papua menghentikan penyelidikan. Langkah itu membuat penanganan kasus menjadi tersendat.

“Baru kali ini Komnas HAM secara eksplisit menyebut dalam peristiwa Paniai ini ada indikasi obstruction of justice,” kata Komisioner Komnas HAM Munafrizal Manan, dalam jumpa pers di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Senin (17/2/2020).

Ia mempertanyakan, apa yang menyebabkan ada indikasi ini? Pertama adalah dilakukannya penghentian proses penyelidikan oleh Polda Papua tidak lama setelah terjadinya peristiwa.

Munafrizal mengatakan sebenarnya Polda Papua sudah melakukan langkah yang benar dengan menggelar penyelidikan. Namun penyelidikan dihentikan sehingga berdampak pada mangkraknya kasus Paniai Berdarah.

Setelah Polda Papua lepas tangan, kasus ditangani tim terpadu dari pemerintah pusat. Namun Komnas HAM menilai kinerja tim tersebut tidak menghasilkan solusi.

Perintangan tidak hanya dilakukan kepolisian, tapi juga unsur militer. Komnas HAM menyebut TNI yang diduga melakukan penembakan terhadap warga sipil juga melakukan penghalangan terhadap proses hukum yang berjalan.

“Indikasi lainnya, TNI tidak kooperatif memenuhi panggilan pemeriksaan penyelidikan oleh Komnas HAM. Padahal sudah dilakukan secara patut,” tuturnya.

KOMENTAR
Tag
Show More
Back to top button
Close
Close