BUMN

Kasus Jiwasraya, DPR Minta Kejagung Dalami Peran OJK

JAKARTA, SENAYANPOST.com –  Kejaksaan Agung (Kejagung) diminta mendalami peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait kasus dugaan korupsi Asuransi Jiwasraya.

Permintaan itu disampaikan Komisi III DPR RI dalam rapat kerja (raker) dengan Jaksa Agung, ST Burhanuddin di ruang rapat Komisi III DPR, Jakarta, Senin (20/1/2020).

Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond J. Mahessa mempertanyakan pemeriksaan OJK oleh Kejagung. Politikus Partai Gerindra itu mengingatkan agar Kejagung jangan ragu-ragu memeriksa semua pihak terkait kasus Jiwasraya, termasuk OJK.

“Nah yang jadi soal, kapan Jaksa Agung memanggil OJK? Jangan sampai Komisi III yang panggil duluan dari Kejagung. Lebih baik Jaksa Agung panggil, ada dialog diantara kita, apa yang terjadi sebenarnya. Jangan ada abu-abu dari semua ini, kita pantau ini dengan baik,” ujar Desmond saat rapat kerja dengan Jaksa Agung di ruang rapat Komisi III DPR, Jakarta, Senin (20/1/2020).

Anggota Komisi III DPR, Supriansyah juga mengkritisi peran OJK dalam kasus dugaan korupsi Jiwasraya. Menurutnya, peran dan fungsi OJK dalam kasus Jiwasraya patut dipertanyakan.

“Bagaimana pengawasan OJK, bukankah OJK ini diatur dalam dalam Nomor 55 Tahun 2017 tentang laporan berkala perusahaan perasuransian harus ada laporan triwulan persemester dan tahunan. Saya tidak mau berspekulasi ada kegagalan OJK dalam melihat laporan keuangan PT asuransi,” kata Supriansyah di lokasi yang sama.

Jaksa Agung ST Burhanuddin kemudian menuturkan, telah memanggil OJK. Dalam pemeriksaan tersebut, Kejagung mendalami seputar pengawasan OJK terhadap PT Jiwasraya.

“Kami sedang menelusuri itu. Mungkin OJK yang sebelumnya dan sebelumnya dan oknum-oknum tertentu ini terus kami telusuri. Saya yakin, ini (dugaan korupsi Jiwasraya) tidak akan muncul kalau pengawasan OJK yang secara benar,” ucap Burhanuddin.

KOMENTAR
Tag
Show More
Back to top button
Close
Close