Kasus Jiwasraya, Arief Poyuono Sebut Pengawasan OJK Lemah

Kasus Jiwasraya, Arief Poyuono Sebut Pengawasan OJK Lemah

JAKARTA, SENAYANPOST.com – Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono mengatakan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selama ini lemah. Hal ini terkait dengan kasus jebolnya PT Asuransi Jiwasraya (Persero) yang gagal membayar premi nasabahnya hingga puluhan triliun rupiah.

Menurut Arief, lembaga pengawas seperti OJK semestinya sudah mencium gelagat ketidakberesan dalam keuangan Asuransi Jiwasraya sebelum kasusnya membesar seperti sekarang.

“Sangat aneh kalau OJK tidak pernah menegur Jiwasraya sebagai perusahaan asuransi yang diawasi OJK hingga direksinya melakukan fraud dalam berinvestasi,” kata Arief. dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat (20/12/2019).

“OJK kan memeriksa hasil laporan keuangan Jiwasraya setelah diaudit lalu melakukan klarifikasi atas laporan keuangan yang dibuat Jiwasraya,” lanjut dia, menekankan.

Terkait masalah gagal bayar Jiwasraya saat ini, menurut Poyu, begitu ia akrab disapa, jangan dijadikan alasan perusahaan asuransi pelat merah itu sudah bermasalah dari dulu.

“Karena sebelum-belumnya tidak pernah gagal bayar klaim untuk pemegang polis Jiwasraya,” jelas Poyu.

Menurut dia, gagal bayar ini lantaran adanya investasi fiktif untuk membobol dana masyarakat di Jiwasraya dengan membeli saham ber-portfolio sampah.

“Seperti salah satu saham berkode TRAMP yang merupakan yang diterbitkan oleh perusahaan milik Heru Hidayat, yang sudah entah ke mana batang hidung sejak kasus Jiwasraya meledak,” tuturnya.

Menurut dia, patut diduga jebolnya Jiwasraya tidak terlepas kemungkinan ada kongkalikong antara direksi Jiwasraya, oknum pejabat OJK dan Heru Hidayat.

Karena itulah, kata Poyu, Kejaksaan Agung harus bekerja keras untuk menangkap semua aktor perampokan Jiwasraya berjumlah triliunan ini yang telah merugikan negara dan masyarakat.

“Jangan sampai juga Jiwasraya jadi BUMN yang dibobol di era Joko Widodo dalam sejarah dan pelakunya bebas berlari nantinya,” imbuhnya.

Poyu juga meminta agar Moeldok selaku kepala Kantor Staf Presiden yang mengangkat Harry Prasetyo (mantan direktur keuangan Jiwasraya) untuk jujur dan terbuka dalam upaya membongkar kasus di Jiwasraya tersebut. (WS)