Hukum

Kasus Imam Nahrawi, Di Surat Tuntutan Muncul Eks Jampidsus dan Anggota BPK Achsanul

JAKARTA, SENAYANPOST.com – Dalam surat tuntutan, mantan asisten pribadi (Aspri) Menpora Imam Nahrawi, Miftahul, muncul kembali nama mantan Jaksa Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung) Adi Toegarisman dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) disebut . Pasalnya, Ulum sempat mengutarakan adanya aliran uang kepada dua orang tersebut.

Ulum pun telah dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan hukuman sembilan tahun penjara dan denda Rp 300 juta subsider enam bulan kurungan.

“Di dalam persidangan, Terdakwa (Miftahul Ulum) menyatakan bahwa adanya penerimaan uang. Terdakwa pernah menerima sejumlah uang dari Dwi Satya untuk diberikan kepada pihak Kejaksaan Agung yaitu Adi Toegarisman dan pihak BPK yaitu Achsanul Qosasi, terkait proses pemeriksaan yang sedang dilakukan,” kata Jaksa KPK Ronald Worotikan membacakan surat tuntutan di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis (4/6/2020).

fads2]

Dalam persidangan pada Jumat (15/5), Ulum menyatakan adanya aliran uang ke pihak Kejaksaan Agung dalam hal ini Adi Toegarisman sebesar Rp 7 miliar dan aliran uang ke anggota BPK Achsanul Qosasi senilai Rp 3 miliar.

Pernyataan ini dilontarkan Ulum saat bersaksi untuk terdakwa mantan Menpora Imam Nahrawi yang juga terjerat dalam kasus yang sama. Jaksa KPK pun mengharapkan pernyataan Ulum terkait aliran uang tersebut harus di dalami.

“Terkait keterangan Terdakwa tersebut, perlu dilakukan pendalaman lebih lanjut karena keterangan tersebut adalah keterangan yang berdiri sendiri dan diluar dari materi dakwaan yang harus dibuktikan oleh Penuntut Umum,” tegas Jaksa Ronal.

Oleh karena itu, Jaksa meyakini Ulum bersama-sama dengan Imam Nahrawi telah berkali-kali menerima uang suap dan gratifikasi di lingkungan Kemenpora RI.

“Namun keterangan Terdakwa tersebut menambah keyakinan Penuntut Umum bahwa penerimaan uang tidak sah dari pihak lain untuk kepentingan Menpora melalui Terdakwa selaku Asisten Pribadi Menpora telah berulang kali terjadi di lingkungan Kemenpora RI,” tukas Jaksa Ronald.

Untuk diketahui, mantan Aspri Menpora Imam Nahrawi, Miftahul Ulum dituntut sembilan tahun dan denda Rp300 juta subsider enam bulan kurungan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ulum diyakini, menerima suap sebesar Rp 11,5 miliar bersama Imam Nahrawi.

“Menyatakan terdakwa Ulum sah meyakinkan bersalah, melakukan tindak pidana korupsi bersama dan berlanjut sebagaimana dakwaan pertama dan kedua. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa sembilan tahun penjara denda Rp300 juta subsider enam bulan kurungan,” kata Jaksa KPK Ronal Worotikan membacakan surat tuntan di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis (6/5).

Dalam pertimbangannya, Jaksa KPK mempertimbangkan hal yang memberatkan dan meringankan. Untuk hal yang memberatkan, Ulum disebut menggangu aktivitas atlet Indonesia dan tidak mengakui perbuatannya.

“Hal yang meringankan, terdakwa sopan di persidangan dan mempunyai tanggungan keluarga,” ujar Ronal.

Jaksa KPK pun meyakini, Miftahul Ulum menerima suap Rp 11,5 miliar dari bekas Sekjen dan Bendahara Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI). Suap tersebut diduga sebagai pemulus pencairan dana hibah.

Penerimaan suap oleh Miftahul dilakukan secara bertahap dalam dua kegiatan. Pertama, terkait pencairan proposal bantuan dana hibah kepada Kemenpora dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan dan pendampingan program peningkatan prestasi Asian Games. KONI mengajukan proposal senilai Rp 51,5 miliar.

Kedua, penerimaan suap terkait proposal dukungan KONI Pusat dalam rangka pengawasan dan pendampingan seleksi calon atlet dan pelatih atlet berprestasi tahun kegiatan 2018. Nilai proposal kedua yang diajukan KONI sebesar Rp 16,4 miliar. Seperti proposal pertama, realisasi fee dilakukan secara bertahap.

Perbuatan Ulum diduga dilakukan bersama-sama dengan Imam Nahrawi. Selain itu, Ulum juga disebut menerima gratifikasi bersama-sama dengan Imam Nahrawi. Ulum diduga menerima gratifikasi terkait jabatannya sebesar Rp 8,6 miliar.

Atas perbuatannya, Ulum dituntut melanggar Pasal 12 huruf a juncto Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Ulum juga dituntut melanggar Pasal 12B ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.

KOMENTAR
Tag
Show More
Back to top button
Close
Close