Hukum

Kasus Gratifikasi, Ketua DPRD Ketapang Jadi Tersangka

JAKARTA, SENAYANPOST.com –¬†Terindikasi melakukan gratifikasi, Kejaksaan Negeri (Kejari) Ketapang menetapkan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat yang berinisial HMU sebagai tersangka. Selain itu HMU juga dikaitkan dengan kasus penyalahgunaan wewenang terhadap pokok pikiran atau aspirasi dirinya sebagai anggota DPRD tahun anggaran 2017 dan 2018 di beberapa satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

Setelah penetapan ini,  masih terus melakukan penyidikan terhadap kasus tersebut. Penetapan status tersangka Ketua DPRD Ketapang disampaikan langsung tim penyidik Kejari Ketapang saat press release di Aula Kantor Kejari Ketapang, Selasa (13/8/2019).

“Setelah melakukan penyidikan dan pemeriksaan terhadap 53 orang saksi, saksi ahli serta beberapa dokumen sebagai barang bukti, maka Ketua DPRD Ketapang berinisial HMU ini kami tetapkan statusnya sebagai tersangka mulai hari ini. Ini sesuai bukti permulaan yang cukup,” tegas Monita.
Ia melanjutkan, hasil penyidikan bahwa tersangka sendiri telah melakukan perbuatan yang melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf e atau Pasal 5 ayat (2) atau Pasal 11 UU RI Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

“Modus yang dilakukan tersangka dengan menerima pemberiaan dari beberapa orang sehubungan dengan pokok pikirannya atau aspirasi sebagai DPRD Ketapang tahun anggaran 2017-2018,” tuturnya.

Ia menambahkan, dari hasil gratifikasi atau penyalahgunaan kewenangannya tersebut, HMU diduga telah menerima uang dengan total keseluruhan sebanyak Rp4 miliar lebih. Uang tersebut didapat dari persentase 10-20% dari hasil pekerjaan proyek pokok pikirannya.

“HMU sebelumnya masih sebagai saksi dan sempat tidak memenuhi panggilan kita. Saat ini, pasca statusnya sebagai tersangka kita akan lakukan pemanggilan kembali dan jika tersangka tidak kooperatif maka kita akan lakukan penahanan paksa,” kata dia.

Dikatakannya, penetapan Ketua DPRD Ketapang sebagai tersangka merupakan awal dari penyidikan pihaknya terhadap kasus ini. Tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka-tersangka lain jika dalam penyidikan kedepan ditemukan barang bukti dan petunjuk lain yang memenuhi syarat untuk dilanjutkan pada proses hukum.

“Dari barang bukti yang ada saat ini yang memenuhi unsur untuk ditetapkan sebagai tersangka sementara Ketua DPRD Ketapang. Intinya penyidikan tidak berhenti disini, kita akan dalami dan telusuri lagi kasus ini,” tegasnya.

Sementara itu, saat hendak dikonfirmasi sejumlah wartawan terkait penetapan dirinya sebagai tersangka, nomor handphone Ketua DPRD berinisial HMU tidak bisa dihubungi. Pesan singkat melalui SMS dan Whatsaap juga tidak bisa terhubung.

Ketua Front Perjuangan Rakyat Ketapang (FPRK), Isa Anshari mengapresiasi langkah Kejari Ketapang dalam mengungkap kasus penyalahgunaan kewenangan oleh anggota DPRD Ketapang.

“Ini sebuah gebrakan dan kami mendukung proses hukum yang dilakukan Kejaksaan dalam kasus ini. Jika terbukti harus ada sanksi tegas yang diberikan,” ungkapnya.

Ia melanjutkan, pihaknya meminta pihak-pihak terkait dalam kasus ini untuk tidak melakukan intimidasi atau intervensi terhadap Kejari dalam proses hukum yang sedang dilakukan.

“Kita ketahui bahwa dewan lahir dari partai politik, jadi kita minta parpol tidak melakukan upaya penekanan atau apapun dalam proses hukum. Jika anggota dewan terbukti bersalah mari bersama-sama kita dukung penegakan hukum,” kata dia.

KOMENTAR
Tags
Show More
Close