Kasus Gratifikasi Eks Dirut BTN, Kejagung Sita Dokumen Pengajuan Kredit

Kasus Gratifikasi Eks Dirut BTN, Kejagung Sita Dokumen Pengajuan Kredit
Kejagung

JAKARTA, SENAYANPOST.com - Kejaksaan Agung telah menggeledah sejumlah tempat terkait perkara dugaan penerimaan gratifikasi penyaluran kredit BTN.

Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Febrie Adriansyah mengatakan penggeledahan itu dilakukan setelah status kasus naik ke penyidikan pada akhir Agustus 2020.

"Ya sudah beberapa tempat kami geledah. Kami sita beberapa dokumen, berkas pengajuan kredit dan proses setelah pemberian itu," ujar Febrie di kantornya, Jakarta Selatan pada Selasa, 6 Oktober 2020.

Febrie menuturkan bahwa sejauh ini penyidik baru menyita dokumen yang berhubungan dengan perkara. Adapun untuk aset pribadi milik tersangka, masih akan menunggu bagaimana hasil penyidikan. "Belum, masih didalami ya," kata dia.

Kejaksaan Agung menetapkan mantan Direktur Utama PT BTN Maryono dan Direktur Utama PT Pelangi Putera Mandiri Yunan Anwar sebagai tersangka dalam kasus ini.

Keduanya pun sudah ditahan selama 20 hari pertama di Rumah Tahanan Pomdam Jaya Guntur, Jakarta Pusat, terhitung sejak 6 Oktober 2020.

Kasus ini berawal ketika pada 2014, PT Pelangi Putera Mandiri mengajukan kredit ke BTN senilai Rp 117 miliar. Rupanya kredit ini bermasalah dan mengalami kolektibilitas prima.

Kemudian, kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Hari Setiyono, diduga dalam pemberian kredit tersebut, ada gratifikasi kepada Maryono oleh Yunan Anwar senilai lebih dari Rp 2 miliar. Uang tersebut ditransfer melalui menantu Maryono.

Selain itu, pada 2013, Maryono yang masih menjabat sebagai Dirut BTN, menyetujui pemberian kredit kepada PT Titanium Property senilai Rp 160 miliar. Hari mengatakan bahwa terhadap fasilitas kredit, pihak PT Titanium Property memberikan uang sebesar Rp 870 juta kepada Maryono dengan cara yang sama.

Hari menyebut pemberian uang itu dilakukan agar kredit yang diajukan berjalan mulus. Atas perbuatannya, Maryono disangkakan Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 5 ayat 2 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Sedangkan Yunan Anwar, dikenakan Pasal 5 ayat 1 huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.