Nasional

Kasus Asabri, Menkeu Evaluasi Iuran Gaji TNI/Polri

JAKARTA, SENAYANPOST.com — Dampak dari dugaan korupsi PT Asabri, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengevaluasi besaran iuran kepesertaan Asabri dari gaji anggota TNI, Polri dan PNS di lingkungan Kementerian Pertahanan.

Tak hanya besaran iuran kepesertaan atas jaminan yang diberikan Asabri, evaluasi juga menyasar pada manajemen perusahaan. Mulai dari manajemen pengelolaan dana yang dihimpun hingga tata kelola perusahaan secara keseluruhan.

“Kami sedang melakukan inventarisasi terhadap persoalan itu termasuk landasan hukum pemotongan terhadap gaji TNI Polri, bagaimana pengelolaan mereka, dan kemudian dari sisi tata kelolanya,” kata Sri Mulyani, Rabu (22/1/2020).

Saat ini, ketentuan besaran iuran kepesertaan Asabri diatur dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 8 Tahun 1977 tentang Perubahan dan Tambahan atas Keppres Nomor 56 Tahun 1974 tentang Pembagian, Penggunaan, Cara Pemotongan, Penyetoran dan Besarnya Iuran-iuran yang dipungut dari Pegawai Negeri, Pejabat Negara dan Penerima Pensiun.

Dalam beleid hukum itu, iuran kepesertaan untuk program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Pensiun, Jaminan Kematian, Pinjaman Polis, dan Pinjaman KPR ditetapkan sebesar 4,75 persen dari gaji. Sementara untuk Tabungan Hari Tua sebesar 3,25 persen dan Dana Kesehatan 2 persen dari gaji.

Lebih lanjut, mantan direktur pelaksana Bank Dunia itu juga mengatakan pemerintah akan melihat lagi besaran alokasi pembayaran iuran kepesertaan Asabri yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dari tahun ke tahun.

Sayangnya, ia belum ingin buka suara terkait besaran kucuran dana negara untuk pembayaran iuran yang berasal dari gaji para angkatan bersenjata itu.

“Kemudian dari APBN sendiri kalau bicara tentang keseluruhan dana pensiun TNI Polri itu semuanya dibayarkan oleh APBN. Sedangkan dari Asabri adalah untuk jaminan hari tua,” katanya. (Jo)

KOMENTAR
Tag
Show More
Back to top button
Close
Close