Opini

Karena Politik

Penulis Trias Kuncahyono

Gregorius Agung (540-604) yang dikenal sebagai Paus dan Pujangga Gereja Latin, pernah mengatakan, Certe iniquorum omnium caput diabolus est; et hujus capitis membra sunt omnes iniqui. Yang artinya, iblis adalah kepala segala yang jahat; dan segala sesuatu yang jahat adalah anggota-anggotanya.

Iblislah yang membawa “kegelapan” di muka bumi ini. Iblis tidak bergerak sendiri dalam aksinya. Manusia dipakai sebagai instrumennya, alatnya. Mereka itu—yang tidak peduli pada manusia lain, yang menginjak-injak nilai-nilai kemanusiaan, yang membunuh orang-orang tidak bersalah, tidak berdosa, yang tidak toleran pada orang lain, yang mencari kebahagiaan di atas penderitaan orang lain, yang memperkaya diri dengan memiskinan orang lain, yang memuaskan diri dengan menyengsarakan orang lain, dan juga yang memburu kekuasaan dengan segala cara termasuk bertopeng agama demi memuaskan nafsu kuasa—ada di sekitar kita, di antara kita.

Mereka itu telah melemparkan dunia ke “akhir sejarah” dunia yang beradab. Tetapi, sejarah seperti selalu berulang, l’histoire se répète. Karl Marx (1818-1883), pernah mengatakan, “Sejarah mengulang dirinya sendiri, pertama sebagai tragedi, kedua sebagai lelucon.”

Berulang kali, sejarah dunia beradab berakhir atau diakhiri dengan tragedi bukan lelucon. Seakan, apa yang pernah dikatakan oleh Cicero (106-43 SM) filsuf Romawi Kuno, historia vitae magistra et testis temporarum, sejarah itu guru kehidupan dan saksi zaman, tidak pernah terjadi.

Orang tidak pernah mau belajar dari sejarah. Tragedi umat manusia dan kemanusiaannya, berulang kali kali terjadi. Apa yang terjadi di Suriah hingga saat ini, misalnya, di mana orang dengan mudah membunuh orang lain, atau membiarkan orang mati. Bank Dunia, 10 Juli 2017 memperkirakan antara 400.000 hingga 470.000 orang; dan lebih dari separuh penduduk Suriah, tercerai berai.

Sebelum perang jumlah penduduk Suriah sekitar 22,5 juta jiwa. Karena tidak ada makanan dan minuman, karena sumber penghidupannya dihancurkan, atau malahan menjadi korban perang secara langsung, atau bahkan dibantai, banyak yang tewas. Hal seperti itu mengulang yang dilakukan oleh Khmer Rouge (Khmer Merah) di Kamboja, 1975-1979. Selama kurun waktu itu, mereka membunuh 2,5 juta – 3 juta orang. Adolf Hitler dengan pasukan Schutzstaffe atau SS membunuh sekitar enam juta orang Yahudi.

Tragedi Kemanusiaan

Pertanyaannya tentu, mengapa bisa terjadi demikian? Mengapa ada orang-orang atau bahkan pemimpin yang tidak memiliki hati, yang tidak memiliki rasa kemanusiaan tanpa rintangan bisa memuaskan nafsu tribalismenya. Nafsu agresif mereka mengalahkan rasa simpati dan kebaikan manusiawi apa pun yang lazimnya dimiliki manusia. Hasilnya adalah kekerasan buas di dalam negeri, maupun keberingasan dan terorisme yang makin hari makin canggih di tingkat global.

Dengan demikian, apa yang dikatakan oleh Plautus (495), lupus est homo homini yang dipopulerkan oleh Thomas Hobbes (1588-1679) menjadi homo homini lupus est (manusia adalah serigala bagi sesama), memperoleh pembenaran.

Memang, politik riil adalah pertarungan kekuatan, pertarungan kekuasaan. Sehingga kecenderungannya menghalalkan segala cara, seperti kata Niccolo Machiavelli. Meskipun dalam Il Principe, apa yang dianjurkan Machiavelli adalah didorong oleh tekad untuk mencapai persatuan Italia daripada sekadar mengabaikan nilai-nilai moral.

Akan tetapi, dalam praktiknya, nilai-nilai moral itulah yang di banyak tempat, termasuk di negeri ini, diabaikan demi kemenangan yang berujung dengan diraihnya kekuasaan. Meskipun, dalam politik, betapa pun kerasnya pertarungan, masih ada kerinduan akan keteraturan dan kedamaian.

Kerinduan akan keteraturan dan kedamaian itu kini berpacu dengan hasrat dan nafsu untuk memperorak-porandakan, menjungkir-balikkan tatanan yang sudah ada untuk digantikan dengan tatatan baru demi kepentingan diri atau kelompok. Yang pada akhirnya, akan merusak keteraturan dan kedamaian.

Apa yang dilakukan oleh kelompok yang menyebut dirinya Negara Islam di Irak dan Suriah atau NIIS/ISIS, dengan cara-cara kekerasan dan menerjang nilai-nilai kemanusiaan di pelbagai wilayah dunia ini—dimulai di Mosul, Irak Utara—bisa disebut sebagai salah satu contohnya. Meskipun tahun 2018 disebut sebagai berakhirnya perang barbar di Irak dan Suriah (menghadapi ISIS), tetapi penduduk di negeri itu tetap belum bisa tidur nyenyak.

Sebab, menurut laporan PBB ada antara 20.000 hingga 30.000 militan ISIS yang tetap berkeliaran di Suriah dai Irak (BBC News, 14 Agustus 2018). Artinya, ancaman terhadap manusia dan kemanusiaan, keteraturan dan kedamaian masih begitu nyata.

Di Nigeria, Boko Haram menculik perempuan-perempuan muda, menjual, dan memperlakukan mereka secara tidak manusiawi. Di Somalia, Al-Shabab, kelompok militan yang beraliansi dengan Al-Qaeda, secara membabi-buta membunuh orang-orang tak berdosa. Di Afganistan dan Pakistan, kelompok-kelompok garis atas nama agama, menebarkan bom serta kematian. Pesawat-pesawat tempur Israel mengebomi Gaza; pesawat-pesawat pemerintah Damaskus dukungan Rusia menggempuri kelompok oposisi bersenjata tanpa ampun.

Di Yaman, pesawat-pesawat tempur koalisi negara-negara Teluk pimpinan Arab Saudi mengempur kelompok bersenjata Houthi dukungan Iran. Hasilnya? Menurut Sekjen PBB Antonio Guterres, lebih dari 22 juta orang—tiga perempat dari jumlah penduduk Yaman—dalam kondisi yang memprihatinkan, kekurangan makan, kebutuhan hidup, dan membutuhkan perlindungan (CNN, 3 April 2018). Lebih dari satu juta orang diserang kolera. Jumlah terbesar dalam sejarah moderen.

Di Indonesia, teroris mengebom tempat ibadah. Serangan terakhir teroris terjadi di Surabaya Mei lalu, yang menyebabkan 9 orang tewas, dan 40 orang lainnya terluka. Yang menarik, serangan dilakukan tidak hanya oleh laki-laki, melainkan perempuan bahwa anak-anak—ayah, ibu, dan anak.

Di Myanmar, terjadi pengusiran dan pembunuhan terhadap orang Rohingnya di Rakhine. Militer Myanmar melancarkan pembunuhan, kejahatan seksual, dan mengusir lebih dari 700.000 orang Rohingnya dari kampung halaman mereka di negara bagian Rakhine. Para diplomat dan pejabat PBB menyebut tindakan militer itu sebagai ethnic cleansing, pembersihan etnis dan bahkan ada yang menyebutnya sebagai genosida (TIME, 24 Agustus 2018).

Sejarah mencatat bahwa pembasmian etnis dilakukan dengan berbagai alasan, bisa karena permusuhaan etnis, juga bisa karena alasan agama. Misalnya, setelah Bosnia-Herzegovina menyatakan kemerdekaannya pada Maret 1992, pasukan Serbia-Bosnia melancarkan serangan sistematik, termasuk mendeportasi secara paksa, membunuh, menyiksa, dan memerkosa warga Muslim Bosnia dan Kroasia dari wilayah Bosnia bagian Timur. Kekejaman tak terkira ini mencapai puncaknya pada pembantaian terhadap sekitar 8.000 orang Bosnia, laki-laki, dan anak-anak laki-laki di kota Srebrenica pada Juli 1995.

Karena Politik

Mengapa semua itu terjadi? Pertanyaan tersebut, tetap menjadi pertanyaan utama. David Runciman (2014), menyebutnya, semua itu masalah politik. Yang membedakan satu negara dengan negara lain adalah politik. David Runciman membandingkan antara Suriah dan Denmark.

Yang satu, Suriah, berantakan, digenggam perang saudara lalu perang sektarian, kemudian perang yang melibatkan kekuatan-kekuatan luar (AS, Rusia, Turki, Arab Saudi, Iran, dan negara Arab lainnya), hasilnya adalah kehancuran negeri itu. Rakyatnya mati tanpa arti, menderita, dan akhirnya banyak yang memilih mengungsi, mencari tempat yang aman dan damai, teratur meskipun tidak mudah untuk mencapai “negeri terjanji” itu. Sebaliknya, Denmark adalah negeri yan aman dan damai, rakyatnya hidup makmur, berbudaya, moderen, indah, teratur, dan rakyatnya menikmati stabilitas politik.

Politik, memang, seperti dikatakan oleh Marcus Tullius Cicero (106-43 SM) adalah makhluk hidup. Bahkan dapat dikatakan makhluk paling hidup yang pernah ada di dunia ini, dengan beribu-ribu otak, kakim, tangan, mata, pikiran, hasrat, nafsu, dan keinginan.

Dengan semua itu, ia akan menggeliat, berputar, berlari, mencengkeram, menerkam, menggigit, dan kalau perlu menelan mentah-mentah semula lawannya, dan kerap kali berjalan atau bahkan berlari ke arah yang tidak pernah dikira, diduga. Terkadang tindakannya, semata-mata demi memuaskan diri sendiri, untuk membuktikan bahwa orang-orang yagn sok tahu tentang dirinya itu keliru.

Akan tetapi, politik juga bisa melahirkan bencana apabila berselingkuh dengan agama. Apabila agama digunakan sebagai “tangga” untuk naik ke kursi kekuasaan politik, maka akibatnya akan menimbulkan banyak persoalan. Kalau agama, atau sekurang-kurangnya perkara yang berdimensi agama ditanggungkan pada ranah politik, yang terjadi rusaknya toleransi antargama.

Padahal, menurut Samuel Huntington, agama-agama besar dunia memiliki banyak nilai kunci dan merekomendasikan, apa yang disebut “aturan kebersamaan”, bahwa orang-orang harus mencari dan berupaya untuk mengembangkan nilai-nilai itu sehingga dapat hidup bersama dengan peradaban-peradaban lain (Keith Ward: 2009, dalam Trias Kuncahyono, Kredensial, Refleksi 130 Kisah tentang Manusia dan Peradaban, 2018).

Dicampur-aduknya urusan politik dan agama atau urusan-urusan yang berdimensi politik dan yang berdimensi agama, akibatnya adalah diterjangnya begitu saja “aturan kebersamaan itu.” Maka, yang namanya tenunan toleransi, misalnya, yang begitu indah itu disobek-sobek. Tidak ada lagi keindahan. Ibarat kata, pelangi itu indah dan disebut pelangi karena merupakan perpaduan banyak warna.
Akankah pelangi itu bisa indah kalau hanya satu warna dan apakah akan disebut pelangi? Ia disebut pelangi dan indah karena merupakan uraian dari warna putih yang muncul dalam berbagai warna, tidak ada yang dominan. Yang terjadi adalah harmoni warna.

Itulah kebhinnekaan. Itulah pluralitas. Itulah keanekaragaman yang begitu indah.
Akan tetapi, belum lama ini, kita mengalami ketika pelangi itu “disobek-sobek” yakni saat berlangsung Pilkada DKI. Akibat dari tindakan itu, masih dirasakan hingga kini, menjelang pemilu presiden dan wakil presiden, dan para wakil rakyat; dan bahkan “bau dan rasanya” makin kental, meskipun ditutupi selimut yang begitu tebal, meski diberi topeng yang begitu indah, dan diberi jargon-jargon yang enak didengar telinga.

Namun, seperti diingatkan oleh Caesar Augustus (63 SM- 14 M), “Hati-hatilah, karena banyak perbuatan jahat dapat berasal dari permulaan yang baik.”

Politik Bermartabat

Padahal, dalam politik ada yang disebut political virtue. Di sini virtue berarti moral excellence. Dalam berpolitik, moral tidak boleh dilupakan. Sebab, urusan politik itu sejatinya adalah urusan moral. Para politisi, menurut Paus Yohanes Paulus II dalam Surat Apostolik “Motu Propio yang memaklumkan Santo Thomas More sebagai Pelindung Negarawan dan Politisi” (2001), tidak dapat dipisahkan dari moralitas. Karena itu, dalam dunia politik, muncul istilah-istilah yang berkaitan dengan moral, misalnya, kesetiaan dan dedikasi atau pengkhianatan.

Dengan kata lain, berpolitik itu harus bermartabat. Kalau siapa pun yang berpolitik—entah itu anggota parlemen, orang-orang partai, para calon gubernur, walikota, bupati, DPR, DPRD, DPD, bahkan presiden dan wakil presiden—tidak memiliki martabat, maka akan mendorong pada terjadinya pembusukan politik. Sebab, kerja politik tidak lagi untuk bonum commune, kemaslahatan bersama, kesejahteraan bersama.

Apabila para pekerja politik, tidak bermartabat, politik seperti berada di hutan rimba, yang akan mengikuti hukum siapa kuat akan menang, survival of the fittest (Herbert Spencer). Hal tersebut terjadi, mungkin karena seperti diistilah oleh Amy Chua (2018), “humans are tribal.”

Sudah bukan rahasia lagi bahwa banyak pelaku politik di negeri ini yang tidak memikirkan bonum commune, tetapi memikirkan kantongnya sendiri, keluarganya sendiri, kelompoknya sendiri, partainya sendiri, golongannya sendiri, pendek kata dirinya sendiri.

Ada semacam adagium bahwa kekuasaan cenderung mengkorupsikan dirinya sendiri. Oleh karena itu orang yang memiliki uang mencari kekuasaan, setelah memiliki kekuasaan mencari uang lebih banyak, kalau uang sudah lebih banyak lalu mencari kekuasaan yang lebih besar, begitu seterusnya (monye, power, more money, more power, more more money, more more power, dan seterusnya).

Pada akhirnya keserakahan merajalela dalam berbagai bentuknya, antara lain korupsi. Sudah menjadi rahasia umum bahwa profesi politisi hanya digunakan untuk mencari nafkah, bukan lagi menjadi profesi mulia yang pantas dijagai atau dilindungi, yang penuh martabat.

Mengapa demikian? Karena, banyak yang terjun ke dunia politik masih dengan mentalitas animal laborans, yakni memiliki orientasi kebutuhan hidup dan obsesi akan siklus produksi-konsumsi sangat dominan. Walhasil, menurut Haryatmoko (2014), yang muncul adalah politisi-politisi semu (pseudo-politician), yang jauh dari kualitas dan kredibilitas.

Padahal, politik adalah tentang pilihan kolektif yang mengikat kelompok orang untuk hidup dalam cara yang khusus. Politik juga tentang ikatan kolektif yang memberikan pilihan nyata pada orang bagaimana mereka hidup. Tanpa pilihan nyata, tidak ada politik (David Runciman: 2014).

Akan tetapi, harus diakui bahwa dalam kenyataannya, praktik politik di banyak negara, juga di negeri ini, kerap kali tidak memberikan pilihan yang nyata. Itulah sebabnya, praktik politik tidak berujung pada terciptanya bonum commune, kemaslahatan masyarakat bersama.

Mengapa demikian? Mengutip pendapat filosof politik abad ke-18, Edmund Burke (1730–1797) penulis Reflections on the Revolution in France yang dikenal sebagai pemikir politik klasik, sudah menjadi sifat manusia selalu ingin mengambil bagian dalam kekuasaan, tetapi tidak ingin mengambil bagian dalam tanggung jawab terhadap penggunaan kekuasaan itu.

Praktik semacam itu terlihat di mana-mana, dalam praktik sehari-hari. Itulah yang antara lain menjadi keresahan kita semua. Keresahan itu—dalam banyak bidang—muncul dalam pertanyaan-pertanyaan dalam kehidupan keseharian, yang juga disampaikan oleh orang-orang kebanyakan.

Misalnya, soal korupsi. Mengapa orang korupsi? Mengapa orang tidak peduli terhadap lingkungan bahkan merusaknya? Mengapa orang tidak bisa berlalu-lintas secara sopan, main srobot, mau menang sendiri? Mengapa orang menggunakan media massa, media sosial—yang semestinya untuk mencerahkan, mendidik, membangun persatuan, mempererat persaudaraan, menumbuhkan saling pengertian—justru untuk memutar-balikkan fakta, memecah-belah, memancing permusuhan, membodohi, dan juga merusak persatuan dan kesatuan serta perdamaian?

Mengapa pelanggaran hak asasi manusia terus terjadi, dan tidak diselesaikan secara tuntas? Masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan, kegundahan-kegundahan, keresahan-keresahan, keprihatinan-keprihatinan, dan juga penyesalan-penyesalan yang mengusik hati kita semua.

Mengapa semua itu terjadi?

Jawabannya jelas: karena politik. “Politik mengalahkan rintangan apa pun yang pernah kuhadapi,” begitu kata Cicero, suatu ketika. (*)

Tulisan ini menjadi Kata Pengantar dalam buku Percakapan Politik (November 2018) karya A Sudiarja

KOMENTAR
Tags
Show More

Check Also

Close
Close