Hukum

Kapolres Banggai Dicopot lantaran Bubarkan Zikir

JAKARTA, SENAYANPOST.com – Mabes Polri mencopot Kapolres Banggai AKBP Heru Pramukarno. Pencopotan ini merupakan imbas dari peristiwa penggusuran yang dilakukan Kepolisan Resor Banggai terhadap warga Tanjung Sari, Luwuk, Banggai, Sulawesi Tengah.

Kadiv Humas Mabes Polri, Irjen Setyo Wasisto menyatakan Heru dicopot sementara untuk pemeriksaan lebih lanjut oleh Divisi Profesi dan Pengamanan Mabes Polri.

“Saya mendapatkan informasi dari asisten SDM Kapolri, Kapolres dicopot untuk pemeriksaan lebih lanjut oleh pengamanan internal Propam,” jelas Setyo di Jakarta, Sabtu (24/3/2018).

Setyo menyatakan, pencopotan dilakukan karena pertimbangan penyelidikan.

Dia menjelaskan, ada indikasi pelanggaran prosedur yang dilakukan oleh Heru, saat melakukan penggusuran terhadap warga Tanjung Sari.

Sementara itu, terdapat aduan mengenai polisi yang membubarkan kegiatan zikir ibu-ibu di Tanjung Sari, Banggai, Sulawesi Tengah.

Dalam video yang beredar di media sosial, perlawanan kaum ibu terhadap upaya penggusuran itu dilakukan dengan menggelar kegiatan pengajian dan zikir.

Menanggapi hal itu, Wakapolri Komjen Pol Syafruddin menegaskan siap untuk mencopot Kapolres Banggai apabila aduan itu benar adanya.

“Kalau itu betul-betul kejadian yang sebenarnya hasil investigasi daripada Propam, akan saya copot Kapolresnya,” ujar Syafruddin, Jumat (23/3).

Syafruddin juga menyebut pihak lain yang terkait akan diusut dan diproses hukum bila memang benar kejadian tersebut.

Jenderal bintang tiga ini juga mengatakan Tim Propam Polri sudah bergerak ke Banggai dan mengusut aduan tersebut.

“Saya akan proses hukum termasuk demikian pula Pemda yang melakukan kesewenang-wenangan terhadap masyarakat ya. Apalagi ibu-ibu pengajian saya dengar itu ya, itu sangat membuat tersinggung untuk umat Islam,” kata Syafruddin.

“Ini mungkin investigasinya minggu depan sudah selesai dan investigasinya menyeluruh, bukan hanya kepada internal polri, tapi kepada pengambil kebijakan yaitu memerintahkan daerah akan kita proses semuanya,” imbuhnya lagi.

Lebih lanjut, Syafruddin menyayangkan penanganan yang dilakukan polisi bila itu benar. Menurutnya, polisi dalam menangani persoalan itu seharusnya mengedepankan aspek solusi.

“Dan juga pemerintah daerah manakala pemerintah daerah mau melakukan pembebasan-pembebasan lahan seperti itu ya supaya memberikan solusi kepada masyarakat. Berikan solusinya dulu. Baru melakukan langkah-langkah pembebasan lahan,” katanya. (MU)

KOMENTAR
Tags
Lihat selanjutnya
Close