Konsultasi Hukum

Kapan Gugatan Sengketa Pilpres dan Pileg ke Mahkamah Konstitusi

Proses pemilihan pilihan presiden dan pemilihan legislative penghitungan perolehan suara akan segera berakhir. Dalam berita di media baik pasangan calon presiden dan wakil presiden, Calon anggota legislative sama-sama sendang mencermari jalannya penghitungan yang di lakukan penyelenggara pemungutan (KPU) dan masing-masing menklaim ada kecurangan dalam melakukan penghitungan.

Pertanyaannya, kemana harus menguji (gugatan) kecurangan atas ketidak puasan bagi peserta yang tidak puas atas hasil yang nantinya ditetapkan Komisi Pemilihan Umum. Serta tenggang waktu untuk mengajukan keberatann hasil Pemilu 2019 baik Calon Presiden maupun calon anggota Legislaative dan apa akibat hukumnya?

Hendri,Lampung.

Jawaban

Terimakasih pertanyaan yang diajukan dan pas pada momen yang sedang berjalan pemilihan dengan mengajukan 3 permasalahan.

Bahwa proses pemilu sudah berjalan dengan dilakukan pemungutan suara secara serentak di semua wilayah, walau sebagian ada pemungutan suara ulang yang disebabkan masalah teknis di lapangan dan ada dugaan pemilihan dilakukan kesalahan oleh penyelenggara.

Dalam pemilu dikenal ada sengketa proses dan sengketa hasil, apabila terjadi sengketa masih dalam masalah proses sebelum pemungutan suara wadahnya adalah BAWASLU dan Pengadilan Tata Usaha Negara. Sedangkan Sengketa Hasil (Hasil yang telah ditetapkan oleh KPU) sesuai dengan Undang-Undang apabila ada yang keberatan harus diajukan ke Mahkamah Konstitusi RI.

Dan yang perlu diperhatikan oleh para peserta pemilu, terkait masalah tenggang waktu untuk melakukan pengajukan keberatan atas hasil yang telah ditetapkan oleh KPU, dimana yang digunakan untuk peserta Pileg menggunakan “Jam” sedangkan untuk Pilpres menggunakan “hari’ sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undanaan.

Perbedaan tenggang waktu pengajuan keberatan antara Pemilu Legislatif (DPR,DPD,DPRD) dan Pemilu Presiden (Calon Presdien dan Wakil Presiden) , untuk peserta pemilu calon anggota DPR, DPD, dan DPRD, permohonan keberatan harus diajukan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum RI.

Sedangkan untuk pengajuan keberatan terhadap hasil Pemilu Calon pasangan Presiden dan Wakil Presiden, Pasangan Calon dapat mengajukan keberatan atas hasil penghitungan suara kepada Mahkamah Konstitusi dalam waktu paling lama tiga hari setelah penetapan hasil pemilu presiden dan wakil presiden oleh Komisi Pemilihan Umum RI.

Cara menghitung perbedaan untuk menghitung waktu kami ilustrasikan sebagai berikut :
Misalnya , Komisi Pemilian Umum menetapkan hasil Pemilu Legislatif secara Nasional dan Pemilu Presiden hari Rabu, tanggal 22 Mei 2019 pukul 20.30 WIB.

Maka, tenggang waktu untuk mengajukan permohonan ke MK adalah : bagi Calon Legislatif, keberatan dapat diajukan paling lambat Sabtu, 25 Mei 2019 pukul 20.30. dengan rincian : 1×24 jam jatuh pada hari Kamis 23 Mei 2019 pukul 20.30, untuk 2 x 24 jam jatuh pada hari Jumat, 24 Mei pukul 20.30, dan waktu 3 x24 jam jatuh pada hari Sabtu, 25 Mei 2019 pukul 20.30.

Sedangkan tenggang waktu untuk sengketa Calon Presiden dan Wakil Presiden karena menggunakan “hari” , keberatan oleh pasangan dapat diajukan paling lambat 3 hari setelah penetapan hari Rabu, 22 Mei 2019, dengan rincian hari kesatu jatuh pada hari Kamis, 23 Mei 2019, hari kedua jatuh pada hari Jumat, 24 Mei 2019 dan untuk hari ketiga jatuh pada Sabtu, 25 Mei 2019.

Bahwa perlu dicermati adalah waktu yang ditetapkan untuk sengketa pilres, biasanya yang digunakan dalam penghitungan hari adalah hari kerja.

Apabila hari berakhirnya pengajuan keberatan diabaikan atau lewat waktu yang telah ditetapkan dapat dapat berakibat hukum permohonan “tidak dapat diterima” dalam praktek di Mahkamah Konstitusi tidak dapat menerima alasan atas keterlambatan pengajuan keberatan walau itu hanya lewan 1 (satu) menit.

Fasilitas yang dapat digunakan bagi pemohoan yang dapat memperkiran waktu yang tidak mungkin tercapai apabilan langsung ke Mahkamah Konstitusi, solusinya adalah mendaftarkan secara online lebih dahulu, baru kemudian nanti dilengkapi dalam acara perbaikan.

Demikian semoga bermanfaat.

Hormat kami,

Supriyadi Adi,S.H,M.H / Forum Pengacara Konstitusi

KOMENTAR
Tags
Show More
Close