Hukum

Kanwil Kemenkumham Sumsel Bebaskan 541 Napi

SUMSEL, SENAYANPOST.com – Sebagai tindakan antisipasi penyebaran COVID-19 di lingkungan lembaga pemasyarakatan dan rumah tahana negara, dalam sepekan terakhir Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Sumatera Selatan (Sumsel) telah membebaskan 541 narapidana.

Kasi Program dan Kehumasan Kemenkumham Sumsel, Gunawan mengatakan, hal ini sesuai kebijakan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly. Setelah melalui pemeriksaan administrasi dan persyaratan, khusus di Sumsel sementara ini disetujui 541 orang untuk dibebaskan melalui program integrasi.

“Secara nasional ada 30 ribu narapidana yang dibebaskan melalui program integrasi atau pembebasan bersyarat, cuti bersyarat, dan cuti menjelang bebas. Dari jumlah itu, Sumsel mendapat jatah pembebasan 541 narapidana, yang 48 orang di antaranya napi wanita dan 90 napi anak,” kata Gunawan, di Palembang, Rabu (8/4/2020).

Ia menyebut, di Sumsel untuk mengikuti program pembebasan bersyarat antisipasi penyebaran Coronavirus Disease 2019 itu, diusulkan lebih dari 1.000 narapidana dan anak pidana yang menjalani hukuman dan pembinaan di lembaga pemasyarakatan dan lembaga pemasyarakatan khusus anak (LPKA).

Sejak keluarnya kepmen yang berlaku mulai akhir Maret 2020 dan dijalankan sekurangnya dalam masa tujuh hari kerja tersebut, pihaknya langsung memerintahkan kepala lapas, LPKA, dan rutan untuk segera menyelesaikan proses administrasi pembebasan narapidana dan anak pidana sesuai dengan ketentuan, sehingga pembebasan bersyarat itu secara bertahap telah dimulai di Sumsel sejak 1 April 2020.

Sesuai ketentuan, narapidana dan anak pidana yang diikutkan dalam program pembebasan bersyarat antisipasi penyebaran Covid-19 adalah mereka yang sudah menjalani 2/3 masa pidana dan melakukan tindak pidana yang tidak terkait dengan PP 99.

Narapidana dan anak pidana yang bisa dibebaskan melalui program integrasi ini hanya untuk pelaku tindak pidana umum, sedangkan pelaku korupsi, terorisme, tindak pidana extra-ordinary dan tindak pidana khusus tidak bisa mengikuti program tersebut.

KOMENTAR
Tag
Show More
Back to top button
Close
Close