Kanwil DJP DIY Sandera Seorang Wajib Pajak

Kanwil DJP DIY Sandera Seorang Wajib Pajak
Kepala Kanwil DJP DIY Yoyok Satiotomo (tengah) menjelaskan soal sandera.

YOGYAKARTA, SENAYANPOST.com - AGS, 52, pimpinan sebuah perusahaan konstruksi di Sleman, dikenai sandera atau gijzeling oleh Kanwil DJP (Direktorat Jenderal Pajak) Daerah Istimewa Yogyakarta untuk hingga enam bulan ke depan.

Kepala Kanwil DJP DIY Yoyok Satiotomo, Rabu (31/3/2021) mengatakan AGS yang berstatus sebagai penanggung pajak dari sebuah perusahaan yang terdaftar sebagai Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Sleman. 

“AGS disandera karena perusahaannya memiliki utang pajak sebesar  Rp5.506.346.116,” katanya.

Dia menjelaskan penyanderaan hanya dapat dilakukan terhadap Penanggung Pajak yang mempunyai utang pajak sekurang-kurangnya Rp100 juta dan diragukan itikad baiknya dalam melunasi utang pajak.

“Penyanderaan dilakukan paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang untuk selama-lamanya 6 bulan dan dapat diperpanjang,” katanya.

Yoyok lebih lanjut mengungkapkan utang pajak PT. AP bermula dari proses pengujian kepatuhan Wajib Pajak atas kewajiban PPh dan PPN sehingga ditetapkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB). 

Dikatakan, Wajib Pajak telah memanfaatkan haknya dalam perpajakan berupa pengajuan pengurangan atau pembatalan Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang tidak benar, kemudian Wajib Pajak mengajukan gugatan dan dikabulkan sebagian. Atas utang pajak yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht), ujarnya lagi tersebut, KPP Pratama Sleman melakukan tindakan penagihan dari penyampaian Surat Teguran, Surat Paksa, penyitaan dan lelang. 

Sebagai tahapan terakhir proses penagihan, jelasnya,  KPP (Kantor Pelayanan Pajak) Pratama Sleman melaksanakan tindakan penyanderaan.

Disebutkan setelah dilakukan penyanderaan atau gijzeling, pihak keluarga AGS secara kooperatif melakukan pendekatan untuk pelunasan.