Ekonomi

Kadin: Gubernur BI Baru Harus Independen

JAKARTA, SENAYANPOST.com – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia memberikan masukannya soal Deputi dan Gubernur Bank Indonesia (BI) yang baru dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pengusaha minta siapapun yang terpilih harus bersikap independen.

Wakil Ketua Umum Kadin bidang Perbankan Sigit Pramono, mengatakan, fungsi BI di tahun politik akan sangat terlihat, terutama masalah moneter dan mengendalikan inflasi.

“Gubernur BI baru nantinya itu betul-betul dalam posisi teruji, karena ketika memasuki masa tahun politik, pengendalian inflasi, dia harus tentukan independensinya seperti apa. Apakah Inflasi rendah karena sesuatu wajar, atau ikut semau pemerintah. Ke depan ujian independensi BI tahun politik,” tuturnya, di ruang rapat Komisi XI, Jakarta, Senin (26/3/2018).

Selain pengendali inflasi, BI juga punya tugas bagaimana menjaga nilai tukar Rupiah. Seperti diketahui, Indonesia berada di antara negara G20, dengan rata-rata ekonomi besar.

“Nomor satu Amerika dan Indonesia kekuatan 16 besar dunia. Dari itu saja posisi Rupiah terhadap dolar lemah sekali, karena kekuatan ekonomi sama-sama negara G20 tapi berbeda,” ujarnya.

Sebelumnya, Mantan Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Rizal Ramli meminta Deputi dan Gubernur BI terpilih jujur soal utang, baik pemerintah ataupun swasta. Pasalnya, sangat mengkhawatirkan jumlah utang yang tercatat saat ini.

Hal tersebut disampaikan Rizal kepada Komisi XI DPR dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan pakar terkait Deputi Gubernur dan Gubernur BI yang baru.

“Kami minta BI harus jujur. Karena ada Rp840 triliun utang yang harus dibayar oleh tahun ini. Jadi lebih dari APBN bayar pokok dan bungan” tuturnya.

Dia melanjutkan, dulu pada 1996 pemerintah dan BI memberikan keyakinan bahwa utang Indonesia tidak terlalu banyak atau dalam kondisi aman terhadap perekonomian. Padahal, ketika terjadi krisis ekonomi 1998, utang yang tadinya dianalisisis tidak terlalu bahaya, justru dampaknya besar sekali.

“Total utang pada waktu itu BI tidak punya, jadi kami minta deputi dan Gubernur BI berikan informasi yang benar, walaupun menyakitkan. Tapi kita tahu bahwa utang itu semakin besar baik pemerintah dan swasta,” ujarnya.

KOMENTAR
Tags
Lihat selanjutnya
Close