Lintas Daerah

Jumlah Perceraian Tinggi, Pengadilan Agama Sidoarjo Sidang Keliling

SIDOARJO, SENAYANPOST.com – Wakil Bupati Nur Ahmad Syaifuddin mengaku prihatin dengan semakin tingginya angka perceraian yang ditangani oleh Pengadilan Agama (PA) Sidoarjo. Saat ini kasus perceraian yang ditangani PA Sidoarjo ada 4.000-an kasus.

Ketua PA Sidorjo Mochammad Jauhari menuturkan, total kasus yang ditangani PA saat ini sebanyak 5000-an kasus. Dan yang paling banyak adalah kasus perceraian jumlahnya mencapai 4000-an kasus.

“Yang paling besar adalan kasus perceraian,” kata M. Jauhari, Kamis (12/4/2018).

Penyebab tingginya kasus perceraian yang pertama adalah masalah mental pasangan yang labil atau gampang goyah karena kurangnya pendidikan pra-nikah, kemudian penyebab kedua karena faktor ekonomi.

“Dan penyebab lainnya karena adanya pengaruh pihak ketiga,” sebut Jauhari.

Banyaknya kasus perceraian membuat Pengadilan Agama kewalahan karena jumlah Hakim yang menangani sangat terbatas. Bahkan para hakim yang menangani sidang perceraian sering pulang malam untuk menyelesaikan proses sidang.

Program sidang keliling atau jemput bola yang dilakukan PA Sidoarjo diharapkan membantu mempercepat proses penanganan kasus perceraian. Selain kasus perceraian, sidang keliling juga menangani permasalahan sengketa harta waris, perubahan nama di akta nikah dan melayani sidang isbat (pengesahan) perkawinan bagi pasangan yang sudah nikah siri difasilitasi agar mengurus akta nikah.

“Terus terang kita (pihak PA) kuwalahan menangani kasus perceraian karena jumlah hakim yang menangani sangat terbatas, maka kita coba melakukan terobosan dengan melakukan sidang seliling di kecamatan-kecamatan untuk jemput bola,” jelas M. Jauhari.

Wabup H. Nur Ahmad Saifuddin mengaku prihatin melihat tingginya kasus perceraian di wilayahnya. Wabup membenarkan bahwa pasangan muda saat ini minim pengetahun tentang pra-nikah, padahal pemahaman masalah pra-nikah sangat penting bagi setiap calon pengantin.

Untuk itu, sambung Wabup, balai nikah yang ada di KUA (Kantor Urusan Agama) harus lebih serius dalam menyelenggarakan pendidikan pra-nikah. Harus diakui, selama ini pasangan yang akan menikah terkadang tidak memiliki wawasan yang cukup untuk menikah.

“Mereka tidak mengerti kewajiban suami, kewajiban isteri dan makna serta filosofis tentang anak,” imbuhnya.

Menurut Wabup, rendahnya pemahaman dan kurangnya wawasan pernikahan itu, menyebabkan angka KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) juga menjadi tinggi.

“Memang saya akui, kesemua itu sebenarnya permasalahan yang cukup kompleks. Namun demikian, itu menunjukkan juga lemahnya wawasan mereka tentang pernikahan. Karena itu pendidikan pra nikah harus diperkuat,” pungkas Wabup yang akrap di sapa Cak Nur. (AF)

KOMENTAR
Tags
Lihat selanjutnya
Close