Politik

Jokowi: Saya Dipilih Rakyat, Masa Setuju Presiden Ditentukan MPR

JAKARTA, SENAYANPOST.com – Presiden Joko Widodo angkat bicara mengenai perdebatan amandemen kelima UUD 1945 yang ingin menghidupkan lagi GBHN dan menjadikan MPR lembaga tertinggi. Menurut Jokowi, amandemen tak akan mengubah sistem pemilu.

“Saya ini kan presiden pilihan rakyat, masak menyetujui presiden dipilih MPR,” ucap Jokowi saat bertemu para pemimpin redaksi media nasional di Istana Merdeka, Rabu (14/8/2019). Pertemuan digelar sambil makan siang.

Jokowi tak berkomentar lebih lanjut soal amandemen yang jadi agenda politik PDI Perjuangan tersebut. Namun, Jokowi memang sudah beberapa kali membahas amandemen UUD dengan pimpinan lembaga atau parpol.

Seperti dikutip kumparan.com, mantan Ketua MK, Mahfud MD, menyebut Presiden Jokowi hingga pimpinan MPR sudah menyetujui agar dilakukan amandemen UUD 1945, namun terbatas hanya pada dua isu. Yaitu menghidupkan lagi GBHN dan menjadikan MPR lembaga tinggi negara.

“Soal pemilihan presiden, masa jabatan presiden, kedudukan DPD yang ingin ditingkatkan, KY yang tidak efektif, itu tidak akan diutik-utik. Jadi hanya 2 itu,” ucap Mahfud MD, Rabu (14/8).

Sekjen DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, menyadari agenda politik tersebut perlu dialog seluruh pimpinan parpol dan Presiden RI, terutama menyepakati batasan amandemen agar tak melebar.

“Amandemen terbatas hanya terkait dengan Haluan Negara dan tetap dalam bingkai memperkuat sistem presidensial, yaitu Presiden dan Wakil Presiden tetap dipilih langsung oleh rakyat, serta Presiden dan/atau wakil memiliki masa jabatan yang pasti dan tidak dapat dijatuhkan atas dasar kepercayaan politik,” ucap Hasto dalam rilisnya, Selasa (13/8). (JS)

KOMENTAR
Tag
Show More
Back to top button
Close
Close