Politik

Jokowi Prihatin 9 Juta Orang Percaya Fitnah

JAKARTA, SENAYANPOST.com – Presiden Jokowi mengaku prihatin sebab sekitar sembilan juta orang percaya dengan isu fitnah yang beredar di masyarakat termasuk melalui media sosial.

“Harus saya sampaikan, ada sembilan juta masyarakat percaya karena saya dapat survei masyarakat percaya dengan fitnah seperti ini,” ujar Jokowi saat membuka Jambore Kebangsaan Bela Negara Keluarga Besar Forum Komunikasi Putra Putri TNI-Polri (FKPPI) Tahun 2018 di Bumi Perkemahan Ragunan Jakarta, Jumat (7/12/2018).

Dikutip dari Antara, dalam kesempatan itu Presiden Jokowi menunjukkan gambar tokoh PKI DN Aidit sedang berpidato pada tahun 1955.

“Coba lihat di medsos, banyak sekali gambar DN Aidit sedang pidato pada tahun 1955, kok di dekatnya ada saya,” kata Jokowi.

Menurut dia, penyebaran isu-isu seperti itu merupakan cara yang tak beretika dan tak beradab. “Saya lahir saja belum, hal yg tidak masuk akal sehingga harus dijelaskan,” katanya.

Ia menyebutkan PKI bubar tahun 1965 sementara dirinya lahir pada tahun 1961. “Masa ada PKI balita, cara berpolitik seperti itu harus dihentikan,” kata Jokowi.

Jokowi menyebutkan selama sekitar empat tahun dirinya mendiamkan isu itu. Namun, saat ini dia harus menjawab atau menjelaskan isu tidak benar itu.

Dia juga menyinggung isu dirinya sebagai antek aseng. Ia menyebutkan Blok Mahakam yang dulu dikuasasi Jepang dan Prancis, saat ini sudah 100 persen dikuasai Pertamina.

“Juga Freeport yang saya minta bulan ini harus dapat mayoritas 51 persen,” katanya.

Jokowi menyebutkan lebih dari 40 tahun Indonesia hanya mendapat bagian sembilan persen dan Indonesia hanya diam saja, tidak ada yang demo.

“Ketika 51 persen malah bilang antek asing, aseng, saya tak akan diam kalau ada isu-isu seperti ini, akan saya jawab,” katanya.

Hadir dalam acara itu Ketua Umum FKPPI Pontjo Sutowo, Ketua Badan Bela Negara FKPPI yang juga Ketua DPR Bambang Soesatyo.

Juga hadir sejumlah Menteri Kabinet Kerja antara lain Menko Polhukam Wiranto, Mensos Agus Gumiwang K, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Seskab Pramono Anung.

KOMENTAR
Tags
Show More
Close