Nasional

Jokowi: Pegawai KPK Menjadi ASN atau P3K

JAKARTA, SENAYANPOST.com – Permasalahan yang melingkupi pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya berakhir setelah Presiden Jokowi menyetujui bahwa pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN), yakni pegawai negeri sipil (PNS) atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K).

Perubahan status pegawai lembaga anti korupsi itu tertuang dalam draf revisi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK (UU KPK) yang disusun dan diusulkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kepada pemerintah.

“Terkait pegawai KPK. Pegawai KPK adalah ASN, yaitu PNS atau P3K,” kata Jokowi dalam jumpa pers di Istana Negara, Jakarta, Jumat (13/9/2019).

Menurut Jokowi, status ASN ini juga diterapkan di lembaga negara lain, seperti Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), serta lembaga independen seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu)

“Tapi saya menekankan agar implementasinya perlu masa transisi yang memadai dan dijalankan dengan penuh kehati-hatian,” ujarnya.

Jokowi menegaskan, pegawai, termasuk penyelidik dan penyidik KPK yang ada saat ini masih tetap menjabat dan mengikuti proses transisi menjadi ASN. Ia juga setuju penyelidik dan penyidik KPK berasal dari PNS di lembaga lainnya.

“Yang diangkat dari pegawai KPK maupun instansi pemerintah lainnya. Tentu saja harus melalui prosedur rekrutmen yang benar,” tuturnya. (JS)

KOMENTAR
Tags
Show More
Back to top button
Close
Close