Nasional

Jokowi Minta Dana Haji Dikelola Transparan, Akuntabel & Sesuai Prinsip Syariah

BOGOR, SENAYANPOST.com – Presiden Jokowi meminta agar dana haji dikelola secara transparan dan akuntabel. Hal itu disampaikan saat memimpin rapat terbatas Pengelolaan Dana Haji di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Kamis (26/4/2018).

“Tentu saja kita ingin yang transparan, yang akuntabel dan ini juga sangat penting dalam mengikuti prinsip-prinsip syariah yang ada,” katanya yang dikutip dari laman Setkab.

Sebagaimana diketahui, pada 11 Desember 2017, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden No 110/2017 tentang Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

Disebutkan dalam Perpres Nomor 110 Tahun 2017 itu, BPKH merupakan badan hukum publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.

BPKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perpres Nomor 110 Tahun 2017 bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri (yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama).

Hadir dalam rapat terbatas kali ini, Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, anggota Badan Pelaksana Pengelola Keuangan Haji Anggito Abimanyu, dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Thomas Lembong. Selain itu, hadir pula Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Sekretaris Negara, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Kepala BPKP Ardan Adiperdana dan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.

KOMENTAR
Tags
Lihat selanjutnya
Close