Opini

Jokowi Media dan Pesan Keras Hendropriyono Soal Teroris OPM

Oleh: Ninoy Karundeng

TOP. Guru Intelejen A.M. Hendropriyono memang selalu clear dan tuntas kalau soal keamanan dan pertahanan Indonesia. Pernyataannya soal OPM sebagai teroris internasional sangat menghentak. Hal ini harus menjadi perhatian Jokowi, TNI dan Polri, dan media untuk mengambil kebijakan dan sikap politik dan keamanan yang jelas.

Reaksi dari OPM pun sangat cepat. Pentolan United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) yang langsung mengadu domba dengan Menhan Prabowo. Ini menunjukkan nilai strategisnya pernyataan Hendropriyono.

Kebijakan penyebutan OPM sebagai organisasi teroris internasional sangat tepat. Fakta tentang aktivitas OPM di Inggris, Australia, dan beberapa negara gurem di Pasifik Selatan patut dilawan dengan ketegasan sikap dalam menggunakan terminologi teroris secara tegas.

Bahkan Veronica Koman dengan bebasnya mendukung kelompok teroris dan beraktivitas di luar negeri. Bukan hanya Veronica, terdapat banyak orang bergabung dengan pemberontak ini termasuk yang bergabung dalam sayap pemberontak Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB).

Pada 2018, warga Polandia Jacob Skrzypkski bergabung dengan Tentara Nasional Pembebasan Papua Barat. Dia memasok senjata untuk OPM dan merancang bantuan kerusuhan dan kudeta di Papua. Aksi kerusuhan tahun ini juga digerakkan salah satunya dari negara kecil Vanuatu.

Penggunaan istilah teroris bagi OPM tidak seharusnya justru dikerdilkan dengan menyebutnya sebagai KKB (Kelompok Kriminal Bersenjata).

“Teroris OPM bukan kelompok kriminal, mereka pemberontak, sehingga yang dikerahkan TNI, bukan hanya polisi,” tegas Hendropriyono di Jakarta, Senin (23/12/2019).

Lebih lanjut disampaikannya, akibat salah menetapkan dan menggunakan istilah, setiap tindakan keras aparat keamanan dibenturkan dengan HAM. Padahal teroris tidak mengenal istilah HAM. Penembakan dan pembantaian terhadap anggota TNI, polisi dan warga di Nduga, Papua, jelas dilakukan oleh TPNPB alias organisasi teroris ini.

Untuk mengatasi OPM sikap politik Presiden Jokowi harus jelas. Dia harus membiasakan memulai menggunakan frasa teroris di depan kata OPM. Dia harus menyampaikan secara tegas dan jelas agar diikuti oleh aparat TNI dan Polri serta masyarakat dan media.’

Penyadaran tentang keberadaan teroris OPM ini penting untuk bukan hanya istilah, namun untuk menentukan sikap di dunia internasional terkait Papua. Juga dalam diplomasi internasional secara tegas harus menyisipkan kata teroris di depan frasa OPM. Konsistensi menyebut demikian juga harus diikuti oleh media massa.

Jokowi dan para politikus Indonesia, diplomat, TNI, Polri, harus mulai belajar menggunakan frasa dan kalimat yang tepat untuk menyebut OPM. Penyisipan secara sadar akan berdampak pada pembangunan mental melawan organisasi teroris. Tak perlu malu meniru Turki bertindak tegas menyebut para pemberontak seperti teroris Kurdi, juga Hamas oleh Israel.

Selanjutnya Pemerintahan Jokowi bisa bersikap tegas mengerahkan pasukan TNI melawan teroris internasional OPM dilakukan, selain aparat kepolisian.

“OPM sudah seharusnya disebut sebagai organisasi teroris internasional, dan tidak ada lagi penyebutan OPM sebagai Kelompok Kriminal Bersenjata,” kata Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) tersebut.

Itulah pemikiran brilian dan tegas yang sangat matang, strategis, dan taktis, dari Guru Intelejen Indonesia tersebut tentang aktivitas teroris OPM. Hendropriyono melihat dengan jernih kaitan aktivitas teroris OPM dengan sikap dan kebijakan pemerintahan Jokowi tentang OPM, yang berawal dari pemberian label sebagai organisasi teroris internasional.

KOMENTAR
Tag
Show More
Back to top button
Close
Close