Jokowi dan Terawan Paling Banyak Dapat Sentimen Negatif Selama Pandemi

Jokowi dan Terawan Paling Banyak Dapat Sentimen Negatif Selama Pandemi
Presiden Jokowi bersama Menkes Terawan

JAKARTA, SENAYANPOST.com - Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) merilis laporan analisis big data mengenai kinerja pemerintah Republik Indonesia saat ini.

Riset analisis sentimen INDEF tentang kinerja pemerintah dilakukan dengan pengumpulan data (data mining) selama periode Juli sampai 13 November 2020, dan hasilnya terkumpul sebanyak 2,18 juta data percakapan di media sosial. Data mentah yang mengandung bot kemudian disaring kembali.

Kata kunci yang paling banyak muncul adalah 'joko widodo', 'presiden jokowi', 'jokowi'. Sementara untuk jajaran menteri, lebih banyak muncul kata kunci 'terawan agus putranto', 'menkes terawan', 'menterikesehatan', dan 'menteri kesehatan'.

"Presiden Joko Widodo memiliki sentimen negatif 49,9% karena kebijakan-kebijakan yang banyak ditentang publik, terutama terkait lima isu, hal dan kebijakan," kata ekonom senior INDEF Didik Junaedi Rachbini dalam konferensi pers virtual INDEF.

Kelima isu yang menyebabkan sentimen negatif yang tinggi bagi Jokowi adalah pengesahan omnibus law Rancangan Undang-undang Cipta Kerja, masalah penanganan pandemi Covid-19 yang tidak memadai, isu dinasti politik dalam pilkada, pelaksanaan pilkada pada masa pandemi, serta masalah utang luar negeri yang meningkat pesat.

"Kalau dalam teori politik, presiden atau pimpinan yang mau mengambil kebijakan tidak populer tapi tidak baik untuk bangsa, itu paling tidak harus punya popularitas 80%," kata Didik.

"Ini Jokowi (dengan tingkat popularitas yang turun), sangat berani mengambil keputusan dan kebijakan yang tidak populer. Ini akan menimbulkan kontroversi dan pertentangan. Kalau ini diteruskan, berarti presiden memulai atau menjadi sumber pertentangan di media sosial dan di lapangan," lanjutnya.

Menurut Didik, selama ini hampir tidak pernah ada presiden atau perdana menteri, dengan tingkat popularitas yang rendah di bawah 70-80%, yang mengambil keputusan kontroversial dan yang ditentang oleh publik dengan sentimen negatif yang cukup tinggi.

"Kalau itu diteruskan, akan gawat. Itu memaksakan kita sebagai negara terbelah. Jika dipaksakan, maka konflik dan perpecahan tersebut akan semakin besar. Ini bisa dipastikan kebijakan itulah akar masalahnya dan itu berasal dari institusi kepresidenan, sikap dan kebijakan presiden," kata Didik.

Didik menjelaskan jika peran Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin dalam riset ini tidak populer sama sekali. Ini karena sangat sedikit data perbincangan tentang dan kiprah wakil presiden, mengenai sikap, kebijakan, pandangan, pemikiran dan kesehariannya.

Menurut data INDEF, perbincangan terkait wakil presiden hanya 104,9 ribu percakapan.

"Ini sangat jauh di bawah intensitas perbincangan terkait presiden. Ini mengindikasikan wakil presiden terlihat seperti ban serep pada masa orde baru," ujar Didik.

Menurut Didik, hal ini dapat dimaklumi karena penentuan calon wakil presiden dalam pemilihan presiden yang lalu bersifat tertutup, elitis dan kurang mendengar pandangan dan aspirasi publik. Mereka yang terpilih, kata dia, didapat dari lobi partai tertentu.

Tak jauh berbeda dengan nasib Jokowi, sebanyak 7 menteri dalam Kabinet Indonesia Maju juga mendapatkan sentimen negatif, terutama Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto Djojohadikusumo.

Data INDEF menunjukkan tujuh nama menteri yang banyak diperbincangkan di publik, yakni Prabowo (141,5 ribu percakapan), Terawan (103 ribu percakapan), Menteri BUMN Erick Thohir (100,3 ribu percakapan), Menteri Agama Fachrul Razi (99,9 ribu percakapan), Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian (64,8 ribu percakapan), Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim (60,5 ribu percakapan), dan Menko Polhukam Mahfud MD (58,3 ribu percakapan).

Sementara ada tujuh menteri mempunyai sentimen paling negatif di publik karena kebijakan, kiprah, perilaku, dan pernyataannya, yaitu Terawan (sentimen negatif 74%), Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (57%), Menteri Kominfo Johnny Plate (55%), Fachrul (53%), Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo (47%), Nadiem (44%), dan Menteri Keuangan Sri Mulyani (44%).