Ekonomi

Jika Iuran Tidak Dinaikan, BPJS Kesehatan Bakal Defisit Rp80 Triliun

JAKARTA, SENAYANPOST.com – Saat ini BPJS Kesehatan sedang mengalami defisit yang cukup parah sehingga pemerintah berencana menaikan uang iuran bulanan.

Dewan Perwakilan Rakyat (RI) pun tegas menolak kenaikan iuran BPJS tersebut karena merugikan masyarakat.

Lantas, apa yang terjadi jika BPJS Kesehatan tidak menaikan uang iurannya?

Direktur Utama BPJS Kesehatan Fahmi Idris mengakui adanya fraud atau penyimpangan di perusahaan dan menjadi faktor defisit yang mencapai triliunan. Jika iuran tak naik, defisit BPJS Kesehatan bakal mencapai Rp 80 triliun. Fantastis!

“Defisit ini sebagaimana dipaparkan DJSN [Dewan Jaminan Sosial Nasional] sebelumnya, biaya per orang per bulan memang makin ke sini makin lebar perbedaannya dengan premi,” tutur Fahmi saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Gedung DPR.

“Setelah BPKP turun, dilihat ada fraud. Memang akhirnya bahwa secara nyata ditemukan under price terhadap iuran. Rata-rata iuran Rp 36.500/Bulan ada gap Rp 13.000/Bulan,” jelas Fahmi.

[ads2)

Selama ini memang per bulan Penerima Bantuan Iuran dibayar Rp 23.000 sedangkan iuran peserta mandiri dibayar Rp 25.500/bulan. Ini yang menurut Fahmi ada gap atau selisih.

Fahmi mengatakan jika tidak ada kebijakan seperti kenaikan iuran maka BPJS Kesehatan bakal makin parah. “Yang terjadi tahun ke tahun defisit akan makin lebar,” katanya.

Berikut rincian perkiraan defisit BPJS Kesehatan dimulai dari 2019 :

2019 : Rp 32,8 triliun
2020 : Rp 39,5 triliun
2021: Rp 50,1 triliun
2022: Rp 58,6 triliun
2023 : Rp 67,3 triliun
2024 : Rp 77 triliun

“Harapannya dengan perbaikan fundamental iuran, persoalan di sini dapat diselesaikan,” tegas Fahmi. (AR)

KOMENTAR
Tags
Show More
Back to top button
Close
Close