Hukum

JAM Intel: Penegakan Hukum Bukan Industri

YOGYAKARTA, SENAYANPOST.com – Jaksa Agung Muda Intelejen (JAM Intel) Kejaksaan Agung RI, Jan S Maringka menegaskan penegakan hukum bukan merupakan industri. Namun diarahkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mematuhi hukum.

Di depan peserta rapat Pengawasan dan Distribusi Dana Desa yang digelar di Yogyakarta, Rabu (13/2/2018) malam, di Yogyakarta, Jan lebih lanjut mengatakan termasuk pula dalam penangaman kasus-kasus korupsi.

Terkait dengan dana desa Jan S Maringka menambahkan Kejaksaan tetap juga melakukan langkah pencegahan yang salah satunya dengan kehadiran TP4 dan TP4D di daerah.

Ia menyebutkan kehadiran TP4 sebagai paradigma baru pemberantasan korupsi yang mengedepankan pendekatan pencegahan sangat dibutuhkan.

JAM Intel mengungkapkan pada tahun 2019 Pemerintah mengalokasikan dana desa dalam RAPBN hingga Rp832,3 triliun.

“Lebih baik kita mencegah terjadinya korupsi ketimbang menangani yang sudah terjadi,” ujarnya.

Sementara Kementerian Desa, Pembangundan Daerah Tetinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), Anwar Sanusi mengatakan, dana desa yang dikucurkan pemerintah sudah dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Ia mengatakan penyerapan dana desa yang selalu mengalami peningkatan, yakni tahun 2015 terserap 82,72 persen dari Rp20,67 triliun; tahun 2016 terserap 97,65 persen dari Rp46,98 triliun; dan tahun 2017 terserap 98,54 persen dari Rp60 triliun.

Meski dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan desa, jelasnya, namun penggunaannya tetap harus mengikuti aturan yang ada. (MU)

KOMENTAR
Tags
Show More
Close