NasionalTNI

Jabatan Fungsional TNI Bukan di Kementerian/Lembaga

JAKARTA, SENAYANPOST.com – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Syafruddin menegaskan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 37 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional TNI digunakan untuk penempatan prajurit di lingkungan yang dibolehkan oleh Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, bukan di kementerian/lembaga.

“Jadi, yang dimaksud jabatan fungsional di Perpres no.37 itu tidak harus ditempatkan di kementerian/lembaga. Melainkan ditempatkan di lingkungan TNI yang dibutuhkan. Jangan salah pengertian,,” tegas Syafruddin di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (2/7/2019).

[ads]

Syafruddin mengatakan, prajurit, baik itu perwira tinggi ataupun perwira menengah, hanya ditempatkan di instansi yang dibolehkan oleh UU TNI dan juga berdasarkan permintaan dari instansi terkait.

Menurutnya, TNI maupun Polri tak pernah mendorong anggotanya untuk masuk dalam kementerian atau lembaga. “Kalau kementerian/lembaga enggak minta, enggak ada TNI/Polri mendorong-dorong anak buahnya ke kementerian/lembaga, enggak ada,” ujarnya.

Pada Pasal 47 UU TNI, prajurit TNI bisa menempati posisi di 10 instansi di luar TNI, yakni Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan; Kementerian Pertahanan; Sekretariat Militer Presiden; Badan Intelijen Negara; Lembaga Sandi Negara; Lembaga Ketahanan Nasional; Dewan Ketahanan Nasional; Badan Search and Rescue Nasional (Basarnas); Badan Narkotika Nasional; dan Mahkamah Agung.

Sementara, Perpres Nomor 37 Tahun 2019 menyebutkan bahwa prajurit yang menduduki jabatan fungsional TNI dipindahkan dalam jabatan struktural maka jabatan fungsionalnya diberhentikan.

Pejabat fungsional juga mendapat tunjangan jabatan fungsional sesuai dengan jenjang jabatan fungsional TNI. Ketentuan mengenai tunjangan jabatan fungsional TNI sebagaimana dimaksud diatur dengan Peraturan Presiden.

Jabatan fungsional itu dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan serta menjawab tantangan kemajuan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

“Tentang jabatan fungsional, itu memang dibutuhkan, itu kan cuma tim analisis, tenaga ahli, itu jabatan fungsional, bukan struktural,” kata Syafruddin lagi.

Karena itu dia meminta semua pihak agar tak menaruh curiga kepada TNI dengan keluarnya Perpres 37/2019 itu. Syafruddin menegaskan tak ada niatan pemerintah menarik TNI masuk ke ranah sipil seperti dahulu.

Penempatan prajurit TNI mengisi jabatan fungsional juga berdasarkan keputusan Panglima TNI serta Menteri Pertahanan.

“Saya ulangi lagi, tidak ada niatan TNI secara struktural maupun individu mau ditarik ke ranah lain,” pungkasnya.(MM)

KOMENTAR
Tags
Show More
Close