Izinkan Pilkada, Fokus Pemimpin Daerah ke Kampanye Bukan Tangani Corona

Izinkan Pilkada, Fokus Pemimpin Daerah ke Kampanye Bukan Tangani Corona
Foto-beritasatu

JAKARTA, SENAYANPOST.com - Sikap pemerintah yang tidak menunda penyelenggaraan pilkada di saat angka infeksi Covid-19 kian tinggi, sangat disayangkan. 

Karena dengan rambu hijau dari kepala negara, fokus pemimpin daerah sudah pecah, tak lagi konsen menangani pandemi, namun sibuk berkampanye.

"Pemerintah di seluruh dunia awalnya memang gagap, tapi mereka bisa melakukan terobosan-terobosan. Kita gagap terus sampai hari ini. Saya kecewa soal pilkada, itu konsentrasinya di daerah pasti terpecah," kata pengamat kebijakan publik Agus Pambagio dalam diskusi daring dengan tema 'PSBB Lagi', Sabtu (12/9/2020).

Seharusnya, menurut Agus, presiden tegas dan fokus mengutamakan kesehatan dan menunda pilkada hingga pandemi dapat teratasi. 

Tak heran, tambahnya, belum juga masa kampanye dimulai, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman, mengonfirmasi sebanyak 60 calon kandidat dinyatakan positif Covid-19. 

Diperkuat oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, 72 orang bakal calon petahana Pilkada Serentak tahun ini dinyatakan melanggar protokol kesehatan pencegahan Covid-19.

Permasalahan di daerah terkait Covid-19 tak sampai di situ, Agus menyebut banyak kepala daerah yang menutupi angka penyebaran virus corona. Ia mengambil contoh wilayah di sekitar Jakarta yang tak transparan dengan angka penyebaran pandemi.

Janggal, menurut dia, kalau ibu kota memiliki jumlah infeksi mencapai 1.000 kasus per hari, sedangkan provinsi tetangga seperti Banten, hanya melaporkan puluhan kasus harian.

"Data DKI bisa 1.000 orang, Banten 22-27 (orang), itu kan ada kecurigaan ahli riset yang harus diselesaikan. Jomplang dan tidak masuk akal, Banten kan besar sekali," ujarnya.

Ia sendiri mengaku mendukung rencana PSBB kembali, tak hanya di DKI tapi juga di wilayah penyangga dan provinsi lainnya yang tinggi angka infeksi. Namun, ia menyayangkan lemahnya koordinasi dan tak kompaknya perangkat pemerintah. 

"Menjadi perdebatan di publik kalau pemerintah kita tidak satu suara, semua punya kepentingan," ujarnya. (Jo)