Izin FPI Terkendala AD/ART

Izin FPI Terkendala AD/ART
FPI

JAKARTA, SENAYANPOST.com - Pengajuan surat keterangan tertulis (SKT) yang diajukan Front Pembela Islam (FPI) belum dapat diproses. Sebab, ada satu syarat yang tidak dipenuhi oleh organisasi kemasyarakat (ormas) yang dipimpin oleh Rizieq Shihab tersebut.

"Tinggal satu persyaratan yaitu AD/ART (anggaran dasar dan anggaran rumah tangga) yang belum disampaikan FPI," kata Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Benny Irwan.

Kemendagri sudah menyampaikan kekurangan pengajuan SKT tersebut kepada FPI. Ormas tersebut mengakui belum bisa menyiapkan syarat tersebut karena pembuatan AD/ART dilakukan saat musyawarah nasional (munas).

"Mereka mengatakan, 'sementara kami tidak memperpanjang dulu karena enggak mungkin memenuhi itu karena kami belum Munas'," ujar dia mengutip ucapan pihak FPI.

Dia menyebutkan FPI bakal melanjutkan pengajuan perpanjangan SKT setelah menyelenggarakan munas. Sehingga, syarat pengajuan SKT dilengkapi.

"Kalau kami sudah Munas baru lah kita memenuhi itu," sebut dia.

Ormas yang tidak memiliki SKT bakal didata pemerintahan setempat. Hal itu diatur Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas.

Berdasarkan pasal 18 ayat (2) UU Ormas, pendataan dilakukan oleh camat. Pendataan berdasarkan nama dan alamat organisasi, nama pendiri, tujuan dan kegiatan, serta susunan pengurus.