Ini Profil Ebrahim Raisi, Hakim Garis Keras yang Menang Pilpres Iran

Ini Profil Ebrahim Raisi, Hakim Garis Keras yang Menang Pilpres Iran
Ebrahim Raisi

JAKARTA, SENAYANPOST.com - Hakim Agung Iran Ebrahim Raisi berhasil memenangkan pemilihan presiden 2021. Ia akan menggantikan Presiden Hassan Rouhani pada Agustus mendatang.

Raisi dikenal sebagai sosok yang ultrakonservatif. Dalam pemilu Iran kali ini, ia mendapat dukungan dari kelompok garis keras yang menjadi basisnya.

Raisi lahir di Mashhad di timur laut Iran, sebuah kota besar dan pusat keagamaan bagi muslim Syiah karena merumahkan tempat suci Imam Reza, imam kedelapan kelompok itu.

Tumbuh dalam keluarga ulama, Raisi menerima pendidikan agama sejak kecil dan rajin menghadiri pengajian di Qom ketika ia berusia 15 tahun. Di sana, ia belajar di bawah bimbingan beberapa ulama terkemuka, termasuk Khamenei. 
Ia bergabung dengan kelompok pengajian berpengaruh di Qom hanya beberapa tahun sebelum revolusi 1979 yang melahirkan Republik Islam Iran, seperti dikutip Tempo.co dari Al Jazeera, Minggu (20/6/2021).

Raisi membantah jika dia hanya sekolah hingga tingkat enam dan mengklaim memiliki gelar PhD di bidang hukum di samping pendidikan dakwahnya.

Raisi disebut-sebut terlibat dalam beberapa peristiwa yang memaksa pemimpin Iran sebelum revolusi, Mohammad Reza Shah Pahlavi, diasingkan dan mendirikan lembaga ulama baru di bawah Pemimpin Tertinggi Ayatollah Ruhollah Khomeini.

Setelah revolusi, Raisi bergabung dengan kantor kejaksaan di Masjed Soleyman di barat daya Iran. Selama enam tahun berikutnya, ia menambah pengalamannya sebagai jaksa di beberapa yurisdiksi lain.

Perkembangan penting terjadi ketika dia pindah ke ibu kota Iran, Teheran, pada 1985 setelah ditunjuk sebagai wakil jaksa. Organisasi pemerhati hak asasi manusia menudingnya bagian dari 'Komisi Kematian' karena mengeksekusi ribuan tahanan politik secara rahasia.

Atas catatan itu, Raisi akan menjadi presiden Iran pertama yang menjadi sasaran sanksi Amerika Serikat, yang dijatuhkan pada 2019, atas dugaan perannya dalam eksekusi massal untuk menindak protes publik.

Amnesty International telah menyerukan pemimpin itu untuk menghadapi tuduhan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Karier Raisi kian moncer setelah Khamenei menjabat sebagai pemimpin tertinggi Iran pada 1989. Ia ditunjuk menjadi jaksa di Teheran, mengepalai Organisasi Inspeksi Umum, dan kemudian menjabat sebagai wakil ketua hakim selama satu dekade hingga 2014, di mana saat protes Gerakan Hijau pro-demokrasi 2009 berlangsung.

Pada 2006, saat menjabat sebagai wakil ketua pengadilan, dia terpilih untuk duduk di Majelis Ahli, sebuah badan yang bertugas memilih pengganti pemimpin tertinggi jika dia meninggal. Hingga kini dia masih memegang peran itu.

Raisi dipromosikan menjadi jaksa agung Iran pada 2014 dan tetap di posisi itu hingga 2016.

Setelahnya dia dipercaya oleh Khamenei untuk mengelola Astan-e Quds Razavi, badan amal yang mengelola tempat suci Imam Reza dan semua organisasi afiliasinya. Jabatan ini membuat Raisi bertanggung jawab dalam mengelola aset bernilai miliaran dolar dan menjalin hubungan dengan elite agama dan bisnis di Mashhad, kota terbesar kedua di Iran.

Pada 2017, Raisi mencalonkan diri sebagai presiden Iran. Namun dia kalah oleh Hassan Rouhani. 

Dua tahun berselang, Ayatollah Ali Khamenei mengangkat Ebrahim Raisi sebagai hakim agung Iran. (Jo)