Lintas Daerah

Ini Penjelasan Ketua KPU dan Bawaslu Cianjur Soal Sidang Pleno Ricuh

CIANJUR, SENAYANPOST.com – Pelaksanaan sidang pleno rekapiltulasi suara di Cianjur, Jawa Barat, berlangsung ricuh. Kericuhan itu sempat diabadikan melalui video dan kericuhan tersebut kemudian viral di media sosial dan layanan aplikasi pesan singkat.

Ketua KPU Cianjur Hilman Wahyudi kemudian menjelaskan asal mula kericuhan bersumber dari kritik dari pihak Bawaslu soal konsep DPK dan tatacara pencatatannya di Form C1 Plano.

“Persoalannya dipicu tatacara penyampaian kritik oleh pihak Bawaslu yang dinilai oleh teman PPK berlebihan, pertanyaannya soal konsep Daftar Pemilih Khusus (DPK) dan tatacara pencatatannya di form C1 plano dan turunannya,” kata Hilman melalui sambungan telepon, Sabtu (4/5/2019).

Saat itu dijelaskan Hilman, pihak Bawaslu bertanya terus menerus diduga karena tidak puas dengan penjelasan yang disampaikan oleh KPU.

“Saat itu sudah dijelaskan oleh PPK maupun Komisioner KPU, tapi Pak Tatang dari Bawaslu terus-terusan bertanya. Tapi nampaknya saat itu emosinya masih tinggi, dalam penyampaian dan seterusnya, sehingga teman-teman PPK ada yang tersinggung dan menganggap komisioner KPU nya kan seperti tidak dihormati,” lanjut Hilman.

Saat itu beberapa PPK menyarankan agar acara kembali dilanjut karena apa yang ditanyakan oleh pihak Bawaslu sudah selesai dijawab. Namun tetap saja Bawaslu menanyakan hal yang sama dan dianggap mengganggu jalannya sidang pleno.

“Pak Tatang masih banyak hal yang disampaikan sehingga mengganggu proses. Sehingga pak Tatang diminta oleh salah satu ketua PPK untuk duduk saja menenangkan teman-teman. Tapi pak Tatang enggak nerima, sehingga menyulut emosi (PPK),” ujarnya.

Hilman menyebut tidak ada aksi fisik pada kericuhan malam tadi, persoalannyapun sudah selesai setelah sidang pleno lanjutan yang kembali digelar hari ini.

“Intinya soal singkronisasi data antara PPK, Bawaslu dan Saksi di Dapil IV, Masalahnya selesai tadi malam di skorsing dilanjut hari ini dan masalah itu sudah selesai. Itu dinamika biasa tidak ada kekisruhan fisik hanya adu omongan,” kata dia.

Senada dengan KPU, Ketua Bawaslu Cianjur, Usep Agus Zawari menyebut perdebatan yang terjadi malam tadi adalah dinamika yang biasa dalam sebuah forum. Bawaslu menyebut ada beda pandangan yang memunculkan perdebatan soal konsep DPK di salah satu kecamatan.

“Jadi kejadian itu malam memang sempat ada perdebatan KPU dan Bawaslu yang menjadikan situasi memanas sampai terjadi skorsing. Persoalannya terkait dengan konsep DPK, penentuan DPK dalam daftar pemilih antara KPU dan PPK ada sedikit perbedaan apakah yang dicantumkan di daftar pemilih DPK itu orang yang datang atau yang sudah mendaftarkan itu saja,” jelas Usep.

Setelah melalui perbedaan pandangan yang berujung pada perdebatan akhirnya dihasilkan titik terang karena mengacu pada DPK. “Titik terangnya ada, karena DPK itu ada yang sifatnya proyeksi ada orang yang sifatnya orang datang ke situ (TPS) dan keduanya diaggap tidak salah,” jelasnya.

Dalam video yang dilihat detikcom terlihat ada komisioner Bawaslu yang meminta dihitung ulang, Usep menjelaskan penghitungan itu dimaksudkan untuk mensingkronkan data yang belum pas.

“Dihitung ulang itu terkait TPS 5 (Dapil IV) karena di situ ada angka yang belum pas, angka DPK. Dihitung ulang itu bukan berarti sekedar dihitung, jadi kita harus benar-benar dihitung dari mulai DA, DAA sampai ditelusuri sampai ada angka yang sebenarnya berapa DPK nya,” jelas dia lagi.

Ditanya terkait kemungkinan mundurnya jadwal rapat pleno, Usep tidak mengkhawatirkan hal tersebut. Menurut dia, yang terpenting adalah tetap terjaganya kualitas rapat, terlebih masih ada sisa waktu yang ditargetkan oleh pusat hingga beberapa hari mendatang.

“KPU menjadwalkan sampai dengan hari ini, tapi kita juga harus menjaga kualitas pelaksanaan pleno ini sehingga tepat dan akurat,” tandasnya. (JS)

KOMENTAR
Tags
Show More
Close