Ini 12 Poin Hoax Omnibus Law dan Bantahannya

Ini 12 Poin Hoax Omnibus Law dan Bantahannya

JAKARTA, SENAYANPOST.com - Penolakan organisasi buruh terhadap Undang-undang Omnibus Law sejatinya tidak mewakili buruh yang sebenarnya. 

Banyak juga kalangan buruh, mahasiswa, dan massa lainnya, yang hanya ikut-ikutan demo karena tidak membaca secara cermat isi pasal demi pasal undang-undangnya. 

Berikut ini sejumlah hoax tentang UU Ciptaker dan bantahannya sesuai isi UU-nya.

1. UANG PESANGON DIHILANGKAN
Padahal uang pesangon tetap ada dan ini tertuang dalam BAB IV : ketenagakerjaan, pasal 89 tentang perubahan terhadap pasal 156 ayat 1 UU 13 tahun 2003. Bunyinya, dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha wajib membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja.

2. UMP, UMK, UMSP DIHAPUS
Upah Minimum Regional (UMR) tetap ada. Dibahas dalam BAB IV : Ketenagakerjaan, Pasal 89 Tentang perubahan terhadap Pasal 88C UU 13 Tahun 2003: (Ayat 1) Gubernur menetapkan upah minimum sebagai jaring pengaman. (Ayat 2) Upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upah minimum provinsi.

3. UPAH BURUH DIHITUNG PERJAM
Tidak ada perubahan dengan sistem yang sekarang. Upah bisa dihitung berdasarkan waktu atau berdasarkan hasil. Sesuai BAB IV: Ketenagakerjaan, Pasal 89 Tentang perubahan terhadap Pasal 88B UU 13 Tahun 2003: Upah ditetapkan berdasarkan: a. satuan waktu; dan/atau b. satuan hasil.

4. SEMUA HAK CUTI (cuti sakit, cuti kawinan, cuti khitanan, cuti baptis, cuti kematian, cuti melahirkan) HILANG TIDAK AD KOMPENSASI
Hak cuti tetap ada. Dalam BAB IV: Ketenagakerjaan, Pasal 89,
Tentang perubahan terhadap Pasal 79 UU 13 Tahun 2003:(Ayat 1) Pengusaha wajib memberi:
a. waktu istirahat; dan b. cuti.

(Ayat 3) Cuti yang wajib diberikan kepada pekerja/buruh yaitu cuti tahunan, paling sedikit 12 (dua belas) hari kerja setelah pekerja/buruh yang bersangkutan bekerja selama 12 (dua belas) bulan secara terus menerus (Ayat 5) Selain waktu istirahat dan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat di atas, perusahaan dapat memberikan cuti panjang yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

5. OUTSORCHING DIGANTI DENGAN KONTRAK SEUMUR HIDUP
Outsourcing ke perusahaan alih daya tetap ada. Pekerja menjadi karyawan dari perusahaan alih daya. Pada BAB IV: Ketenagakerjaan, Pasal 89, Tentang perubahan terhadap
Pasal 66 Ayat 1 UU 13 Tahun 2003: Hubungan kerja antara perusahaan alih daya dengan pekerja/buruh yang dipekerjakannya didasarkan pada perjanjian kerja waktu tertentu atau perjanjian kerja waktu tidak tertentu.

6. TIDAK AKAN ADA STATUS KARYAWAN TETAP
Status karyawan tetap masih ada. BAB IV: Ketenagakerjaan Pasal 89 Tentang perubahan terhadap Pasal 56 UU 13 Tahun 2003: (1) Perjanjian kerja dibuat untuk waktu tertentu atau untuk
waktu tidak tertentu.

7. PERUSAHAAN BISA MEM-PHK SIAPAPUN SECARA SEPIHAK
Perusahaan tidak bisa mem-PHK secara sepihak. BAB IV : Ketenagakerjaan, Pasal 90 Tentang perubahan terhadap Pasal 151 UU 13 Tahun 2003: (Ayat 1) Pemutusan hubungan kerja dilaksanakan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja/buruh. (Ayat 2) Dalam hal kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian pemutusan hubungan kerja dilakukan melalui prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. JAMINAN SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN LAINNYA HILANG
Jaminan sosial tetap ada. BAB IV: Ketenagakerjaan, Pasal 89 Tentang perubahan terhadap Pasal 18 UU 40 Tahun 2004: Jenis program jaminan sosial meliputi:
a. jaminan kesehatan;
b.jaminan kecelakaan kerja;
c.jaminan hari tua;
d.jaminan pensiun;
e. jaminan kematian;
f.jaminan kehilangan pekerjaan.

9. SEMUA KARYAWAN BERSTATUS TENAGA KERJA HARIAN
Status karyawan tetap seperti biasa. BAB IV:
Ketenagakerjaan, Pasal 89 Tentang perubahan terhadap Pasal 56 Ayat 1 UU 13 Tahun 2003: Perjanjian kerja dibuat
untuk waktu tertentu atau untuk waktu tidak tertentu.

10. TENAGA KERJA ASING BEBAS MASUK
Tenaga kerja asing tidak bebas masuk, justru harus memenuhi syarat dan peraturan. Tidak bisa seenaknya lagi seperti sekarang. Dalam BAB IV: Ketenagakerjaan Pasal 89 Tentang perubahan terhadap Pasal 42 Ayat 1UU 13 Tahun 2003: Setiap pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib memiliki pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing dari Pemerintah Pusat.

11. BURUH DILARANG PROTES ANCAMANNYA PHK
Tidak ada larangan dan tidak ada dalam pembahasan Omnibuslaw.

12. LIBUR HARI RAYA HANYA PADA TANGGAL MERAH, TIDAK ADA PENAMBAHAN CUTI
Tidak ada dalam pembahasan omnibus Law. Sejak dulu penambahan libur di luar tanggal merah tidak diatur undang-undang tapi kebijakan pemerintah. (Jo)