Opini

Indopos Tidak Melek Konstitusi

Beberapa media online, di antaranya Indopos memuat artikel yang isinya samasekali tidak melek konstitusi, dimana Indopos (grup Jawapos) menulis bahwa apabila Jokowi Amin terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden periode 2019-2024 maka Jokowi akan mengganti Wakil Presiden-nya dari KH Ma’ruf Amin ke Basuki Tjahaja Poernama alias Ahok, padahal sebenarnya, bisa jadi media online tersebut atau Indopos tidak mempunyai satu-pun awak media yang mumpuni, yang memiliki pengetahuan tentang ketatanegaraan atau konstitusi di Indonesia.

Dalam konstitusi Indonesia, pergantian seorang Wakil Presiden Indonesia tidaklah sesederhana yang ditulis oleh Indopos, karena pergantian itu harus melalui mekanisme pemberhentian Wakil Presiden dahulu, yang diatur dalam UUD 45 pasal 7a, yakni: “Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden”.

Jadi, apabila kelak Jokowi terpilih lagi menjadi Presiden Republik Indonesia periode 2019-2024, maka tidak serta merta dapat berbuat semena-mena mengganti Wakil Presiden, Ma’ruf Amin, sebab Presiden tidak memiliki kewenangan tersebut yang diatur oleh konstitusi Indonesia, melainkan hanya Majelis Perwakilan Rakyat (MPR) yang dapat memberhentikan Wakil Presiden, dan itu juga bukan berdasarkan usulan Presiden, melainkan berdasarkan usulan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Oleh: Inas N Zubir
Ketua Fraksi Hanura

KOMENTAR
Tags
Show More
Back to top button
Close
Close