Opini

Indonesia Darurat Sipil

Oleh: Irjen-Purn Drs. Ansyaad Mbai

Gerakan radikalisme mengatasnamakan agama seperti HT/HTI adalah gerakan politik yg secara formal seperti aktifitas organisasi politik biasa. Namun dibawah permukaan punya unit untuk melakukan kekerasan termasuk terorisme. Tujuan akhirnya adalah merebut kekuasaan dengan menggulingkan pemerintah melalui gerakan massa yang didukung oleh satuan bersenjata (Armed Forced) serta menciptakan kerusuhan/suasana teror untuk mendelegitimasi pemerintah.

Rekam jejak mereka bisa dilihat di negara Islam (lebih dari 20 negara) sehingga organisasi politik ini dilarang. Bagaimana di Indonesia? Kita bisa lihat pada Pemilihan Presiden (Pilpres) yang lalu dimana mereka berhasil menumpang pada salah satu kandidat calon presiden (capres). Mereka belum berhasil merekrut satuan bersenjata resmi namun sudah ada kelompom bersenjata dari purnawirawan.

Dalam demo besar pasca Pilpres dan demo mahasiswa disusul dengan demo STM sudah terlihat situasi berdasarkan skenario di atas persis dengan situasi perebutan kekuasaan di beberapa negara Islam terutama negara Arab. Untuk mengatasi situasi tersebut tidak cukup hanya dengan pendekatan hukum melainkan perlu ada langkah politik tegas untuk menghentikan atau tidak mengizinkan demo besar yang jelas ditumpangi agenda politik tertentu untuk menggulingkan pemerintah.

Tentu ada reaksi dengan alasan kebebasan mengemukakan pendapat dan HAM tetapi bukankah kebebasan itu bisa dibatasi atau dilarang ketika merampas hak dan kebebasan orang lain? Dalam doktrin polisi Amerika Serikat (AS) untuk menangani unjuk rasa dikenal suatu prinsip dasar yaitu;

“The right of free speech and the right of assembly doesn’t give any one license to break the others“.

Saya kira prinsip ini juga sudah terakomodasi dalam berbagai perundangan kita. Tinggal diperlukan keberanian politik untuk mengaplikasikannya. BILA PERLU MENGGUNAKAN INSTRUMEN DARURAT SIPIL!

KOMENTAR
Tags
Show More
Back to top button
Close
Close