Hukum

Imam Nahrawi ke Sesmenpora: Bodoh! Mundur Sekarang Juga

JAKARTA, SENAYANPOST.com – Jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka pesan elektronik antara mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi dengan asistennya Miftahul Ulum. Pesan melalui WhatsApp itu berisi umpatan Imam ke Sesmenpora Gatot Dewa Broto.

“Saya menerima WhatsApp dari Pak Ulum. Intinya Pak Ulum mengabarkan kepada saya mengirimkan caption-nya WhatsApp antara Pak Menteri dan Pak Ulum,” kata Gatot saat diperiksa sebagai saksi untuk Miftahul di Pengadilan Tipikor, Jakarta.

Kekesalan Imam ditenggarai peran Gatot tak maksimal saat sebuah kegiatan di Istana Negara pada 2018. Gatot diminta mundur dari jabatannya oleh Imam gara-gara hal itu.

“Saya dianggap gagal tidak bisa menghadirkan Pak Imam, paling tidak itu melaporkan kepada Presiden atau juga menerima Pataka dari presiden dan saya dianggap bodoh dianggap tolol,” kata Gatot.

Gatot mengaku telah meminta maaf kepada Imam. Namun saat itu surat permintaan pengunduran diri sudah dilayangkan Imam ke Presiden.

“Lazimnya surat menteri itu ada parafnya sesmen. Tapi karena itu terkait dengan pribadi saya langsung. Saya tahunya dari media (surat pengunduran diri). Alhamdulilah itu tidak ditindaklanjuti oleh Presiden,” kata Gatot.

Berikut kutipan percakapan WhatsApp antara Imam dan Miftahul yang ditampilkan jaksa.

Imam: Sakit hatiku di istana tadi gak ada peran apapun ke saya sampai soal penyerahan bendera ke CDM dari Presiden RI pun tidak. Ke mana sesmen dan protokok kemenpora? Bodoh semua

Imam: sesmen suruh mundur saja sekarang juga

Miftahul: siap

Imam: suruh buat surat pengunduran diri

Miftahul: disampaikan

Miftahul Ulum didakwa menerima suap Rp11,5 miliar. Suap berasal dari Sekretaris Jenderal KONI Ending Fuad Hamidy dan Bendahara Umum KONI Johnny E Awuy. Suap tersebut untuk mempercepat proses persetujuan dan pencairan bantuan dana hibah yang diajukan oleh KONI Pusat kepada Kemenpora.

Pengajuan dana itu termuat dalam proposal dukungan KONI pusat dalam rangka pengawasan, dan pendampingan seleksi calon atlet dan pelatih atlet berprestasi tahun kegiatan 2018.

Kedua, proposal bantuan dana hibah kepada Kemenpora dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan dan pendampingan program peningkatan prestasi olahraga nasional pada multi event Asian Games dan Asian Para Games 2018.

Miftahul didakwa melanggar Pasal 12 huruf a jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Miftahul turut didakwa menerima gratifikasi Rp8,648 miliar. Uang bersumber dari sejumlah pihak.

Miftahul didakwa melanggar Pasal 12B ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

KOMENTAR
Tag
Show More
Back to top button
Close
Close