Idul Fitri dan Potensi Tsunami Covid-19 di Indonesia

Idul Fitri dan Potensi Tsunami Covid-19 di Indonesia
Amir Uskara

H.M. Amir Uskara

MUNGKINKAH tsunami Covid-19 menerjang Indonesia? Jawabnya, tergantung bagaimana bangsa Indonesia menyikapi pandemi. Jika sikap kita abai, tak peduli, dan menganggap virus corona tidak ada, hampir  bisa dipastikan Indonesia akan benar-benar diterjang tsunami Covid-19 seperti India.

Mungkin ada yang bertanya, mosok masih ada orang Indonesia yang tak percaya virus corona mematikan itu ada di sekitar kita? 

Jawabannya, catat:  7% rakyat Indonesia tidak percaya bahwa  Covid-19 itu benar-benar ada. Itu kata Doni Monardo, Kepala Satgas Penanganan Covid-19, berdasarkan data di lapangan. Jumlah tersebut jelas sangat besar. 

Bila penduduk Indonesia saat ini 270 juta, berarti ada 18,9 juta orang yang tak percaya adanya virus corona. Ini gila! Sebab, dengan jumlah nihilis sebanyak itu, potensi penularan masif sangat besar. Kenapa? 

Satu orang yang terpapar corona -- lalu ia tak percaya terinfeksi covid -- hal itu sangat berbahaya. Karena ia berpotensi  menularkan ke 30 orang lainnya. Jika yang terpapar adalah orang yang aktif, dia akan menjadi super spreader. 

Tipe orang macam itu, bisa menularkan virus kepada lebih dari 50 orang. Bayangkan jika sang super spreader adalah anak muda dengan kondisi OTG (orang tanpa gejala), berapa ratus orang yang kemungkinan tertular virus? 

Jika itu terjadi -- di mana kaum nihilis yang tak percaya adanya Covid-19 itu positif terinfeksi virus -- gelombang besar pandemi niscaya akan terjadi. Tsunami Covid-19 pun sulit dicegah. Andai hal itu muncul, sia-sialah seluruh usaha pemerintah yang sudah menghabiskan uang ratusan trilyun rupiah untuk menghadapi corona. Menyedihkan.

Alarm datangnya gelombang kedua pandemi, yang berpotensi menimbulkan tsunami Covid-19 -- kini  mulai terlihat. Hal itu, misalnya,  ditandai dengan munculnya klaster-klaster baru, bertambahnya pasien di rumah sakit, dan meningkatnya kematian terkait Covid-19. 

Klaster perkantoran, kini mulai menyeruak kembali. Bahkan lebih dahsyat ketimbang tahun 2020. Lalu, klaster perkampungan, kini mulai bermunculan. Terus klaster pasar. 

Jangan mengira klaster pasar ini hanya berada di Tanah Abang yang dalam dua pekan jelang Idul Fitri membuat heboh publik dan satgas penanganan Covid-19 nasional. Klaster pasar juga terjadi di berbagai daerah di Indonesia,  baik di pasar tradisional maupun modern. Jumlah klaster ini menjelang hari raya jumlahnya banyak sekali.  

Klaster pasar  yang bermunculan di mana-mana menjelang Idul Fitri ini tidak main-nain jumlahnya. Jauh lebih besar ketimbang klaster Tanah Abang, Jakarta dan klaster Kumbh Mela. Kita tahu, peristiwa di klaster Kumbh Mela -- ratusan ribu orang memperingati hari suci dengan mandi di Sungai Gangga tanpa protokol kesehatan -- merupakan salah satu  trigger utama penyebab  tsunami Covid-19, India. 

Kondisi tersebut makin mencemaskan lagi karena selama bulan Ramadhan, muncul klaster tarawih. Klaster tarawih di Kabupaten Banyumas (desa  Pekaja dan Tanggeran kecamatan Somagede) Jawa Tengah, misalnya,  telah menginfeksi lebih dari 50 orang. 

Yang paling mencemaskan, adalah munculnya klaster mudik. Meski kerumunannya terpencar, tapi klaster mudik ini, jumlahnya besar sekali.  Puluhan juta orang Indonesia memaksakan diri mudik. Ada yang pakai pesawat  terbang, kereta api, mobil, motor, dan lain-lain. Mengerikannya, klaster mudik ini berpotensi menularkan virus ke desa-desa di tempat mana orang tersebut pulang.

Alarm munculnya gelombang kedua ini, misalnya, sudah disuarakan   Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI) dalam pertemuan daring, Rabu (5/5/2021).

”Telah terjadi peningkatan kasus positif dan  rawat inap, terutama sejak minggu keempat April 2021. Faktor utamanya adalah kelalaian protokol kesehatan di tempat umum dan munculnya klaster baru.  Dikhawatirkan situasi semakin memburuk setelah Lebaran,” kata Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Infeksi PDPI Erlina Burhan. Menurut Erlina, meski pemerintah sudah melarang mudik, banyak orang telah mencari celah aturan dengan melakukan perjalanan sebelum pemberlakuan larangan.

”Ini patut diwaspadai. PDPI rekomendasi, hati-hati munculnya pandemi gelombang kedua yang lebih berbahaya,” ucap Erlina.

Pemerintah melalui Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 telah mengeluarkan Surat Edaran  Nomor 13 Tahun 2021 tentang Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah dan Upaya Pengendalian Penyebaran Covid-19 selama Bulan Suci Ramadhan 1442 Hijriah.

Mengacu data Kementerian Kesehatan, dalam sepekan terakhir pasien yang membutuhkan rawat inap telah meningkat 1,28 persen. 

Sementara peningkatan angka kematian mencapai 20,73 persen. Adapun penambahan kasus positif di Indonesia pada Rabu sebanyak 5.285 orang. Dari total kasus 1.691.658 orang, sebanyak 98.217 orang di antaranya merupakan kasus aktif, yaitu yang masih menjalani perawatan atau isolasi. Kematian bertambah 212 orang sehingga totalnya 46.349 orang.

Tingkat kematian terkait Covid-19 di Indonesia mencapai 2,73 persen, lebih tinggi dari rata-rata global 2 persen. Tingkat kematian Covid-19 di Indonesia juga lebih tinggi dibandingkan dua negara dengan kematian terbanyak, yaitu Amerika Serikat 1,7 persen dan India 1 persen. Tingkat kematian di Indonesia hanya sedikit lebih baik dibandingkan Brasil yang mencapai 2,77 persen.

PDPI meminta mempersiapkan fasilitas kesehatan guna menghadapi lonjakan kasus.

”Kami sudah sampaikan, pemerintah harus mempersiapkan lonjakan kasus dengan menyiapkan tambahan ruang rawat, ICU, SDM, peralatan medis dan obat-obatan. Harus dari sekarang dipersiapkan karena setiap peningkatan kasus ada peningkatan kebutuhan layanan kesehatan 20-100 persen,” tulis PDPI.

Dokter-dokter spesialis penyakit paru di daerah harus bersiap menghadapi lonjakan dan menangani varian-varian baru.

”Pemerintah harus siap bagaimana mendeteksi dan mengantisinya.  Dari sisi tata laksana dan pedoman rumah sakit, belum ada perubahan signifikan untuk kasus varian lama ataupun baru. Yang terpenting kesiapan SDM, ruangan, juga obat dan alat-alat rumah sakit,” kata Erlina.

PDPI juga sudah meminta agar pemerintah memperketat karantina kepada pelaku perjalanan dari negara yang kasusnya tinggi. Terutama India.  Erlina mengatakan, karantina lima hari yang diberlakukan saat ini untuk pelaku perjalanan dari luar negeri dinilai tak cukup.

”China dan Singapura melakukan karantina 14 hari. Ada negara lain yang 5-10 hari. Idealnya sepanjang masa inkubasi. Karena itu, kami mengimbau agar pemerintah jalankan 14 hari,” ujarnya.

”India saat ini kolaps kesehatannya karena terjadi tsunami Covid-19. Sedangkan Singapura mencatat kasus positif tertinggi selama 9 bulan terakhir. Kasus positif di  Kamboja, Filipina, dan Malaysia juga naik lagi. Ini semuanya akibat  kelengahan. Mereka merasa sudah bisa menyetop pergerakan pandemi. Akibatnya kepedulian terhadap bahaya corona pun berkurang," ujar Erlina.

Ketua PDPI Agus Dwi Susanto mengatakan, sebagian masyarakat belum memahami risiko lonjakan kasus saat ini sehingga mengabaikan protokol kesehatan. 

”Masyarakat tidak boleh lengah hanya karena jumlah kasus baru sempat turun atau karena sudah divaksin,” ucapnya.

Melihat perkembangan saat ini, PDPI mengajak masyarakat mengedepankan kepentingan kemanusiaan. Ikut berkontribusi menekan angka penularan. Dan tetap melaksanakan protokol kesehatan 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan secara teratur, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi pergerakan dan interaksi.

"Klaster lebaran ini mulai terlihat dua pekan setelah arus mudik dan balik selesai. Sebab, meski ada larangan mudik 6 hingga 17 Mei, faktanya masih kecolongan. Banyak masyarakat yang memaksakan diri untuk pulang kampung," kata Ketua Umum PB IDI Daeng M Faqih.

Adanya pergerakan internal seperti saat mudik aglomerasi (mudik ke kota terdekat atau kota satelit) dan  pembukaan tempat wisata,  membuat IDI minta pemerintah perlu memperkuat testing dan tracing. Betul pemerintah sudah menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) mikro -- tapi hal itu kurang efektif bila pasca lebaran, pelacakan dan tes spesimen tidak digencarkan secara luas.

Yang mencemaskan lagi,  tiga varian virus baru hasil mutasi, yakni B.1.1.7 asal Inggris, varian mutasi ganda B.1.617 asal India, dan B.1.351 yang berasal dari Afrika Selatan diketahui sudah masuk ke Indonesia. Pemerintah dan masyarakat diimbau tak meremehkan ketiga virus tersebut. Sebab ketiga virus ini punya sifat yang lebih kuat dan tingkat penyebarannya lebih cepat.

Satgas Penanganan Covid-19 melaporkan, kasus positif Covid-19 pada Jumat (7/5) mengalami kenaikan tertinggi sejak sepekan terakhir. Satgas mencatat, dari 75.990 pemeriksaan spesimen terhadap 46.635 orang, ditemukan 6.327 kasus baru.

Penambahan kasus baru ini menjadikan total kasus positif di Tanah Air mencapai 1.703.632. Sebelumnya pada Kamis (6/5) kasus positif baru tercatat sebesar 5.647 orang, pada Rabu (5/5) ditemukan 5.285 kasus, dan pada Selasa (4/5) dilaporkan 4.369 kasus baru. 

Sedangkan, angka positivity rate pada akhir pekan awal Mei, 13,7 persen. Angka positivity rate dibatas 10 persen, kata epidemiolog Dicky Budiman dari Griffith University Australia, menunjukkan kegagalam dal pengendalian Covid-19.

Dari penambahan kasus baru pada akhir pekan pertama Mei 2021, Provinsi Jawa Barat menjadi penyumbang tertinggi, 1.953 orang. Disusul  DKI Jakarta sebanyak 783. Di Riau kenaikan kasus mencapai 628. Lalu Jawa Tengah sebesar 524, dan  Sumatera Barat 283.

Di atas adalah gambaran sebelum meledaknya kasus positif nanti, setelah lebaran Idul Fitri. Hampir dapat dipastikan, minimal sepekan atau paling lama 15 hari setelah lebaran, kasus positif niscaya akan meroket. 

Meroketnya kasus positif  akibat klaster-klaster tersebut di atas, jelas berpotensi mengungkit terbentuknya gelombang kedua pandemi. Tragisnya sejarah mencatat, gelombang kedua pandemi selalu lebih besar ketimbang gelombang pertama.

 Di India, gelombang kedua ini, menjadi tsunami Covid-19. Pemerintah India menjerit karena tidak mampu mengatasinya. Kita berharap Indonesia bisa mengatasi gelombang kedua tersebut. Semoga. (*)


Penulis adalah Anggota DPR RI Fraksi PPP