Hukum

Idrus Marham Bakal Jalani Sidang Vonis Sehari Jelang Pemilu

JAKARTA, SENAYANPOST.com – Terdakwa kasus suap proyek PLTU Riau-1, Idrus Marham, dituntut hukuman 5 tahun penjara. Dia juga dituntut membayar denda Rp 300 juta rupiah subsider empat bulan kurungan.

Setelah menyampaikan nota pembelaan atau pledoi, Idrus akan menjalani sidang vonis pada April mendatang. Sidang vonis diagendakan sehari menjelang Pemilu 2019

“Dengan demikian, tinggal putusan ya. Putusan nanti kita sampaikan pada tanggal 16, hari Selasa , tanggal 16 April, dua minggu lagi,” kata Ketua Majelis Hakim, Yanto dalam sidang agenda pembacaan pledoi di Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat, Kamis (28/3/2019).

Dalam kasus ini, Idrus diyakini bersama Mantan Wakil Ketua Komisi VII Eni Maulani Saragih menerima hadiah sejumlah uang sebesar Rp 2,250 miliar dalam perkara suap proyek PLTU Riau-1. Uang itu diduga turut mengalir ke musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) Partai Golkar 2017.

Uang suap itu diduga diberikan agar bos Blackgold Natural Resources Limited, Johannes Budisutrisno Kotjo mendapat proyek Independent Power Producer (IPP) PLTU MT Riau-1. Proyek tersebut rencananya akan dikerjakan PT Pembangkitan Jawa Bali Investasi (PT PJBI), Blackgold Natural Resources dan China Huadian Engineering Company Ltd, perusahaan yang dibawa oleh Kotjo.

Idrus dinilai melanggar Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Ditemui usai sidang, Idrus berharap majelis hakim akan memutuskan sesuai dengan fakta-fakta yang diungkapkan dalam persidangan. Dia mengklaim, dari berbagai hal yang telah diungkapkan dalam persidangan, tak ada satu alasan yang bisa dijadikan dasar untuk menghukumnya.

“Saya selalu yakin bahwa majelis hakim akan mengambil putusan berdasarkan fakta. Saya punya keyakinan itu. Itu saja. Jadi kalau misalnya orang dihukum pasti faktanya ada. Tetapi terkait dengan saya, saya punya keyakinan, bahwa majelis hakim pasti berdasarkan fakta, bukan yang lain,” pungkasnya.

KOMENTAR
Tags
Show More
Close