Hukum

ICW Tak Percaya DPR

JAKARTA, SENAYANPOST.com – Indonesia Corruption Watch (ICW) dengan tegas tak percaya dengan komitmen DPR dalam proses pembahasan RUU KUHP yang tengah melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

KPK tengah berada di posisi berbahaya karena dalam RUU KUHP, UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang menjadi senjata utama KPK akan digantikan dengan UU KUHP, sehingga KPK akan menjadi semakin lemah dalam memberantas kasus korupsi.

“Kami tidak percaya dengan DPR. Jadi, kalau misalnya kita sudah melihat bagaimana kemarin pembahasan Undang-Undang MD3, sempat juga ada kudeta pasal di UU pertembakauan, ini bukanlah hal-hal yang baru kita temui sekarang ini,” ujar Anggota Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW Lalola Easter di Jakarta, Selasa (5/6/2018).

Menurut dia, selama tidak ada jaminan atau pasal-pasal tertentu yang mau dipertahankan untuk menjamin keberlangsungan KPK, menjamin tindak-tindak pidana khusus tetap diperlakukan khusus sesuai dengan undang-undangnya, ICW akan sulit percaya terhadap DPR.

“Karena selama ini kami berpandangan bahwa DPR memiliki kepentingan yang besar terhadap KPK, sehingga motivasinya, ketika pun dianggap baik, itu perlu diduga tidak sebaik itu juga,” katanya.

BACA JUGA: KPK ‘Keukeuh’ Tolak Pidana Korupsi Masuk RKUHP

Selain itu, Lola menduga RUU KUHP berpotensi menjadi cara bagi DPR sebagai jalan memutar untuk merevisi Undang-Undang Tipikor.

“Tidak ada yang bisa menjamin. Kami menegaskan bahwa delik korupsi harus tetap berada di luar RUU KUHP. Selain itu, ada ketergesa-gesahan yang tidak masuk akal yang ditunjukkan oleh DPR atau Pemerintah dalam pembahasan RUU KUHP,” paparnya.

BACA JUGA: DPR: Keliru Kalau Ada Persepsi bahwa Pasal Tipikor KUHP Lemahkan KPK

Adapun, terkait dengan polemik RUU KUHP, ICW membuat petisi untuk mendukung upaya KPK dalam memperjuangkan tegaknya independensi dalam pemberantasan korupsi.

Penyerahan simbolik petisi yang telah dilakukan oleh organisasi pengawas korupsi tersebut sejak beberapa hari terakhir kepada KPK dilaksanakan hari ini di gedung KPK. Secara simbolik, ICW telah menyerahkan sekitar 48.000 petisi kepada KPK.

KOMENTAR
Tags
Lihat selanjutnya
Close