Hukum

HTI Tak Ikut Rumuskan Pancasila

JAKARTA, SENAYANPOST.com –¬†Ahli Sosiologi Politik Islam Zuli Qodir menjelaskan, bahwa Pancasila merupakan dasar negara yang telah disepakati oleh pendiri bangsa, yang juga termasuk ulama di dalamnya sebelum zaman kemerdekaan. Tapi, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) ingin mengubahnya.

Hal itu disampaikan Zuli saat menjadi saksi ahli dalam sidang gugatan HTI terhadap pemerintah di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Kamis (5/4/2018).

“Dasar negara adalah dibentuk oleh elemen bangsa, termasuk ulama, dimana HTI tidak turut memikirkannya bahkan menyetujuinya,” kata Zuli.

Zuli menuturkan, Pancasila sama sekali tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam.

Menurutnya, di dalam Pancasila terkandung ciri keislaman dan keindonesiaan yang memadukan nilai-nilai Ketuhanan dan kemanusiaan, hubungan individu dengan masyarakat, kerakyatan dan permusyawaratan, serta keadilan dan kemakmuran.

Dia menegaskan, bahwa Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang sudah tidak bisa diganggu gugat lagi. Pancasila berdampingan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara.

Oleh karena itu, organisasi atau pergerakan politik yang menentang kehadiran Pancasila dan UUD 1945 merupakan pemberontakan dan melawan gagasan para pendiri bangsa.

Sementara itu, kuasa hukum Menkumham I Wayan Sudirta kembali mengingatkan publik bahwa langkah yang diambil oleh Kemenkumham dengan mencabut keabsahan HTI sebagai organisasi kemasyarakatan sudah sesuai dengan prosedur.

Sebelumnya, pemerintah membubarkan dan melarang HTI. Mereka menilai organisasi itu bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

KOMENTAR
Tags
Show More

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Close