Politik

Hoax, Joko Edhy Sebut BIN Suap Mahasiswa

JAKARTA, SENAYANPOST.com – Beredar kabar minta klarifikasi di Twitter Joko Edy Abdurrahman (mantan DPR-RI) bahwa Kepala BIN menyuap beberapa Ormas Mahasiswa (PB HMI, PMII, GMNI, GMKI, PMKRI, IMM, Hikmabudhi, KMHDI) yang masing-masing mendapat Rp200 juta per bulan, Ketua PB mendapat Rp20 juta per bulan.

Kabarnya Ormas mahasiswa ini diminta untuk atas nama organisasi agar tidak mengkritisi dan oposan terhadap pemerintahan Jokowi – JK minimal sampai Oktober 2019, dan ada penggelontoran dana untuk deklarasi ormas Madani.

“Isu tersebut tidak benar dan jelas mendiskreditkan pemerintah, dalam hal ini BIN. BIN tidak melarang siapapun mengkritisi pemerintah. Sebab kritik dan saran adalah sarana evaluasi untuk kemajuan bangsa. Namun kritik harus ada data, fakta, dan diberikan solusi,” kata Jubir Kepala BIN, Wawan Hari Purwanto, Minggu (18/11/2018).

Selama ini kritik dan saran tidak masalah, karena ada hak jawab yang diberikan UU secara berimbang (cover both side).

Sementara itu munculnya berbagai Ormas Relawan adalah kehendak masyarakat untuk berserikat dan berkumpul secara sukarela. Tidak perlu didorong oleh siapapun termasuk BIN, dan itu sah menurut UU.

Menurut Wawan, Ormas bebas menyuarakan kritik, namun tetap harus bertanggung jawab. “Bukan hoax, fitnah dan sebagainya. Sebab, kalau fitnah tentu mereka akan terkena sanksi berdasarkan UU ITE,” ujarnya.

Tapi, kalau terbukti banyak deklarasi terjadi di Indonesia untuk mendukung Jokowi – Ma’ruf Amin, itu tanggung jawab pengurus organisasi yang bersangkutan. Mengingat deklarasi tumbuh atas simpati rakyat berdasar pilihan untuk mendukung Capres-cawapres masing-masing. Tidak ada paksaan dalam menentukan pilihan dukungan tersebut.

“BIN membebaskan seluruh Ormas dan warga negara untuk melakukan kritik, deklarasi maupun kampanye selama tidak melanggar UU. Jadi, berita yang menyatakan BIN menyuap Ormas mahasiswa agar tidak kritis kepada pemerintah adalah hoax,” katanya. (MU)

KOMENTAR
Tags
Show More
Close