Nasional

Hentikan Intimidasi terhadap Warga Pulau Laut

JAKARTA, SENAYANPOST.com – Direktur Eksekutif Sawit Watch, Indah Fatinaware, meminta aparat penegak hukum menghentikan intimidasi dan ancaman kriminalisasi kepada warga Desa Salino dan Desa Mekarpura, Kecamatan Pulau Laut Tengah, Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan.

“Warga ini lahannya tergusur perusahaan perkebunan,” kata Indah Fatinaware, dalam surat elektronik yang dikirimkan ke redaksi, Senin malam (23/4/2018).

Hal yang sama disampaikannya usai menerima pengaduan warga Desa Salino dan Desa Mekarpura di Sekretariat Sawit Watch, Bogor, sore tadi.

Kepada Indah, warga curhat soal nasib lahan pertanian mereka yang diduga dirampas dan digusur oleh PT Multi Sarana Agro Mandiri (MSAM).

Warga juga sudah pernah mengadukan nasib mereka kepada Komnas HAM.

“Setelah menerima pengaduan ini, kami akan mengadvokasi warga untuk mendapatkan hak dan keadilan secara benar. Tidak boleh ada warga yang menjadi korban dari perkebunan sawit,” jelas Indah.

Dia juga mengatakan kalau ada warga di Salino dan Mekarpura yang dipanggil jajaran kepolisian di Kalsel karena aksi demontrasi.

Indah merasa pemanggilan itu bentuk intimidasi. Polisi, seharusnya bisa bersikap netral dalam menelusuri perkara ini.

“Usut dulu apa yang menyebabkan warga melakukan demo, bukan dengan membungkam mereka dengan pasal-pasal karet seperti pencemaran nama baik dan sebagainya,” tegasnya.

Kepada Indah, warga juga melaporkan bahwa aparat yang mestinya mengayomi seluruh elemen masyarakat justru terkesan melindungi perusahaan yang mengincar lahan warga.

“Ada pengawalan menggunakan senjata lengkap. Ini sangat janggal, sebab menimbulkan kesan aparat negara digunakan mengawal perusahaan yang sedang merampas lahan warga,” tegasnya.

Sawit Watch, lanjut Indah, akan membawa persoalan itu ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Sebab, ada dugaan PT MSAM mengantongi perubahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) lahan milik PT Inhutani II untuk dijadikan areal perkebunan sawit.

“Hutan tidak bisa berubah jadi perkebunan. Ini prosesnya juga kita pertanyakan. Karena itu, kami akan membawa masalah ini Bagian Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Mabes Polri,” demikian Indah. (JS)

KOMENTAR
Tags
Show More
Close