PolitikTeknologi

Hemat Biaya, Ketua DPR Usul Digitalisasi Pemilu

JAKARTA, SENAYANPOST.com – Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengusulkan strategi baru dengan digitalisasi pilkada dan pemilu untuk menghemat biaya politik yang mahal selama ini.

“Kunci menghemat anggaran Pilkada dan Pemilu adalah digitalisasi. Semua kegiatan perlu menggunakan digital. Baik persiapan, tahapan, pelaksanaan, pemungutan maupun rekapitulasi,” tegas Bamsoet, dalam seminar ‘Upaya Mereduksi Political Cost dalam Pemilu dan Pilkada di Indonesia’, di Jakarta, Minggu (25/11/2018).

“Jika pemungutan suara dengan sistem elektronik akan menghemat biaya logistik seperti kertas suara, tinta, paku dan lain-lain,” kata Bamsoet.

Selain Bamsoet hadir Ketua Umum Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi Bibit Samad Rianto, Kepala Satgas Politik Direktorat Dikyanmas KPK Guntur Kusmeiyano, politisi Achmad Mubarok serta Jadi Suriadi.

Menurut Bamsoet sekitar Rp 7 triliun lebih uang negara untuk penyelenggaraan Pilkada 2015 yang diikuti 269 daerah. Pada Pilkada 2017 diikuti 101 daerah menghabiskan Rp 5,9 triliun. Pada Pilkada 2018 di 171 daerah ada sekitar Rp 15,15 triliun yang dikeluarkan.

“Tantangan ke depan adalah bagaimana Pilkada dan Pemilu makin efektif dan efisien. Kemajuan teknologi dan revolusi industri 4.0 harus dimanfaatkan dalam pelaksanaan Pilkada dan Pemilu berikutnya. Sehingga, dapat menekan biaya pelaksanaan pesta demokrasi di Indonesia,” kata Bamsoet.

Selain itu untuk menekan biaya Pilkada dan Pemilu adalah integrasi pendataan pemilih yang selama ini dilakukan terpisah antara Pilkada yang satu dan yang lain dengan Pemilu nasional.

Dalam penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) pada Pilkada 2018. Daftar pemilih ini dapat menjadi DPT Pemilu nasional tanpa perlu pendataan ulang di tahapan Pemilu 2019.

“Integrasi pendataan pemilih bisa menghemat anggaran sebanyak Rp 600-900 miliar. Metode ini berpotensi memberikan efisiensi 90 persen anggaran,” tambah Bamsoet.

Selanjutnya dengan penerapan sistem elektronik untuk rekapitulasi (e-rekapitulasi) pemungutan dan penghitungan suara. Selama ini, rekapitulasi dilakukan secara manual dan berjenjang dari Tempat Pemungutan Suara (TPS) hingga Provinsi. Hal itu membutuhkan waktu lama dan biaya besar.

“Jika dilakukan dengan cara e-rekapitulasi, dapat diperkirakan akan ada penghematan waktu hingga 30 hari. Hasil Pemilu pun dapat diketahui lebih cepat oleh masyarakat. DPR RI menyambut baik kabar bahwa sistem tersebut akan diterapkan KPU secara menyeluruh pasca-Pemilu 2019,” jelas Bamsoet.

Proses digitalisasi telah membawa keberhasilan di beberapa tempat. Seperti halnya yang ditunjukan KPU Yogyakarta yang mampu menghemat anggaran Pilkada sebesar 31 persen dengan menggunakan e-katalog untuk pembelian barang dan jasa.

“KPU Pusat juga sudah melakukan hal serupa. Untuk pengadaan kotak suara disediakan Rp 948 miliar, setelah lelang di e-katalog kontrak realisasi anggaran hanya Rp 284.185.351.099 atau 29,97 persen dari total pagu. Sedangkan untuk bilik suara, pagunya Rp 196.011.304.500, setelah dilakukan lelang kontrak yang ditandatangani hanya Rp 59.811.190.620 atau 30,51 persen dari total pagu,” kata Bamsoet.

Karena itu dia menyambut baik ide kodifikasi UU Pemilu yang salah satu tujuannya  adalah penyederhanaan anggaran. Dimana pelaksanaan pemilihan nasional dan lokal (Pilkada) sebaiknya memang disatukan dalam satu undang-undang Pemilu.

“DPR RI mendorong Kemendagri untuk terus mengkaji kemungkinan kodifikasi UU Pemilu, agar pada 2024, pemilihan 415 bupati/wali kota dan 34 gubernur akan dilakukan serentak. Dengan demikian pada tahun itu dan seterusnya warga hanya akan dua kali mengikuti pemilu, yaitu Pilkada dan Pemilu (Pileg dan Pilpres),” pungkasnya. (AF)

KOMENTAR
Tags
Show More
Close