Haul Syekh Abdul Qodir Jaelani, Gubernur Banten: Tak Mungkin Bertindak Represif

Haul Syekh Abdul Qodir Jaelani, Gubernur Banten: Tak Mungkin Bertindak Represif
Haul Syekh Abdul Qodir Jaelani

JAKARTA, SENAYANPOST.com - Ribuan warga memadati acara Haul Syekh Abdul Qodir Jaelani di Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Istiqlaliyyah, Kabupaten Tangerang, tanpa protokol kesehatan pencegahan Covid-19 yang memadai, pada Minggu (29/11/2020).

Menyikapi hal ini, Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) mengaku tak mungkin bertindak represif terhadap massa yang menghadiri haul tersebut, karena warga sudah biasa mengikuti acara yang digelar tiap tahun itu.

"Panitia kan (mendorong massa) dibubarin, panitia enggak boleh ngundang, tapi karena udah kebiasaan juga, diizinkan tidak diizinkan orang tetap pada datang, enggak mungkin kita represif," kata Wahidin, di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Kota Serang, Senin (30/11/2020).

WH, yang merupakan mantan Wali Kota Tangerang dua periode itu, juga mengakui mengizinkan acara haul tersebut. Masalahnya adalah saat warga datang tanpa protokol kesehatan. Ia pun melemparkan tanggung jawab kepada Kapolda.

"Haul kenapa enggak boleh? Boleh haul. (Prokes) sudah, tapi pada prakteknya begitu pagi pada datang semua, itu menjadi kewenangan Kapolda," kata Wahidin.

"Kapolda sudah berusaha keras di lapangan. Tapi saking cintanya pada Syekh Abdul Qodir Jaelani, mereka datang tanpa bisa disekat. Izinnya kan haulnya boleh," terang dia.

Dia enggan mengambil pusing terkait ancaman pencopotan bagi kepala daerah yang lalai terkait kerumunan massa. Peraturan itu tertuang dalam Instruksi Mendagri Tito Karnavian nomor 06 tahun 2020.

Pihaknya mengaku sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menerapkan prokes, seperti memakai masker, mencuci tangan hingga menjaga jarak. Kemudian panitia haul juga sudah dibubarkan dan tidak mengundang tamu untuk datang.

"(Sorotan pusat) enggak apa-apa, kita sesuai aturan yang bisa kita lakukan, tapi kan kemampuan kita terbatas terhadap massa yang begitu banyak," dalihnya.

"Saya enggak hadir. Kalau saya hadir berarti saya menyalahi protokol," imbuh Gubernur Banten. 

Terpisah, Kapolresta Tangerang Kombes Ade Ary Syam Indradi mengatakan acara pengajian kemarin dipantau oleh Satgas Penanggulangan Covid-19 Kabupaten Tangerang untuk memastikan penerapan protokol kesehatan.

"Keberadaan Satgas Penanggulangan Covid-19 pun justru untuk memastikan protokol kesehatan dijalankan," kata dia, dalam keterangannya, Senin (30/11).

Ade menuturkan sebenarnya Satgas Covid-19 dan pihak terkait telah mengimbau masyarakat untuk tak hadir dalam acara tersebut. Sebab, kegiatan tersebut dapat disaksikan lewat media sosial maupun dari televisi.

Namun, lanjutnya, antusiasme masyarakat tetap tinggi. Alhasil, banyak jemaah yang hadir ke lokasi untuk mengikuti acara pengajian atau haul tersebut.

"Satgas Penanggulangan Covid-19 juga beberapa kali membubarkan atau menegur jemaah yang berkerumun. Kami imbau mereka untuk jaga jarak," tutur Ade.

Lebih lanjut, Ade memastikan bahwa Gubernur Banten dan Kapolda Banten tidak hadir dalam acara tersebut.

"Pada kegiatan itu juga dipastikan tidak dihadiri Gubernur Banten dan Kapolda Banten," ujarnya. (Jo)