Haruskah Rekomendasi Bawaslu Ditindaklanjuti KPU?

06:15
226

Kejadian menarik di Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura. Dimana Bawaslu mengeluarkan rekomendasi kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk membatalkan pencalonan calon bupati petahana Jayapura nomor urut 2 Mathius Awotiaw dalam Pilkada 2018.

Alasan pembatalan itu, sebagai peserta petahana, Mathius Awotiaw dianggap melakukan pelanggaran pasal 71 ayat 2 Undang-undang No. 10 tahun 2016, yakni mengganti sejumlah pejabat di akhir masa jabatannya sebagai bupati.

Karena dalam aturan, ada larangan pemberhentian atau pergantian oleh calon petahana terhadap pejabat 6 bulan sebelum masa jabatan berakhir.

Rekomendasi dikeluarkan pada tanggal 20 September 2017 atas laporan nomor 24/LP/PGBW/IX/2017pada tanggal 15 September 2017 oleh calon bupati nomor urut tiga Godlief Ohee setelah Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Pemungutan Suara Ulang dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017, tanggal 7 September 2017.

Pertanyaan:

Apakah setiap rekomendasi Bawaslu sebagaimana uraian di atas yang tujukan kepada KPU harus ditindaklanjuti ?

Hormat kami Sukono / Jakarta

Jawaban:

Kami akan menjawab berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 dan untung ruginya secara sosiologis dengan terlebih dahulu mengutip pasal 71ayat 1 (satu) sampai ayat 6 (enam) secara lengkap dan dimana pasal ini termuat dalam bagian Larangan dalam berkampanye yang diatur mulai dari pasal 69 sampai 73 ;

(1) Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.

(2) Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.

(3) Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.

Comments

comments