Hukum

Hari Ini Nasib Setya Novanto Diputuskan

JAKARTA, SENAYANPOST.com – Hari Rabu (24/4/2018) pagi ini, mantan Ketua DPR Setya Novanto dijadwalkan menghadiri sidang pembacaan vonis kasus dugaan tindak pidana korupsi KTP-Elektronik.

“Sidang dijadwalkan mulai pukul 10.00 WIB,” kata juru bicara pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Sunarso, saat dikonfirmasi, Selasa (23/4/2018)

Pengacara Setya Novanto, Maqdir Ismail, juga menyatakan kesiapan kliennya dalam menghadapi vonis.

“Pak Setnov baik, mudah-mudahan tidak ada masalah serius dengan kesehatan beliau. Kami siap mendengarkan putusan yang akan dibacakan oleh majelis hakim,” kata Maqdir Ismail.

Sidang pembacaan putusan rencananya akan dilangsungkan di pengadilan tindak pidana korupsi Jakarta yang berlokasi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) yang dipimpin oleh Ketua majelis hakim sekaligus Ketua PN Jakpus Yanto dengan anggota majelis Frangki Tambuwun, Emilia Djajasubagja, Anwar dan Ansyori Syaifudin.

Selain ketua majelis hakim, empat hakim lain adalah hakim yang sama yang memutus bersalah tiga terdakwa lain dalam perkara KTP-E yaitu mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri Irman, mantan Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) Kemendagri Sugiharto dan pengusaha Andi Narogong.

“Kami berprasangka baik terhadap para hakim, bahwa akan memutus perkara dengan adil,” tambah Maqdir.

Maqdir pun menilai kliennya tidak melakukan intervensi dalam pengadan KTP-Elektronik.

“Dalam pembelaan, kami sudah sampaikan bahwa dakwaan terhadap Pak Setnov yaitu telah melakukan intervensi dalam penganggaran dan pengadaan tidak terbukti,” tegas Maqdir.

Dalam perkara ini, Setya Novanto dituntut 16 tahun penjara ditambah denda Rp1 miliar subsider 6 bulan kurungan.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK juga meminta agar Setya Novanto wajib membayar uang pengganti sesuai dengan uang yang ia terima yaitu 7,435 juta dolar AS dan dikurangi Rp5 miliar yang sudah dikembalikan Setnov ke KPK.

Selain hukuman badan, denda dan kewajiban membayar uang pengganti, JPU KPK juga menuntut pencabutan hak Setnov untuk menduduki jabatan publik selama 5 tahun setelah selesai menjalani masa pemindaan. (JS)

KOMENTAR
Tags
Lihat selanjutnya
Close