Catatan dari Senayan

Hantu Itu Berwujud Radikalisme

DALAM benak Presiden Joko Widodo saat dilantik sebagai Presiden untuk periode kedua 20 Oktober 2019 lalu yang paling dominan barangkali radikalisme. Maka ketika membentuk Kabinet Indonesia Maju II radikalisme belum juga beranjak. Pos-pos kementerian yang berpotensi untuk menyentuh radikalisme diisi dengan figur-figur yang tepat, setidaknya yang ada di pikiran Jokowi.

Coba kita simak. Menko Polhukam tidak diisi dengan tentara tapi Mahfud MD. Mahfud dinilai memadai di kursi ini dengan kapasitas pemahannya di bidang politik, hukum, dan keamanan. Ketiga bidang itu sangat bersentuhan erat dengan radikalisme. Di samping –barangkali– sebagai pelipur lara karena Mahfud adalah Wapres wurung (batal) pada jam terakhir yang akhirnya dipilih Jokowi sebagai Wapres adalah KH Ma’ruf Amin.

Menteri Pertahanan dikasihkan kepada Prabowo Subianto, letnan jenderal purnawirawan. Di samping untuk tujuan merangkul lawan dalan filisofi Jawa menang tanpa ngasorake Jokowi melihat Prabowo menjelang pilpres banyak didukung kelompok kelompok antipemerintah. Di situlah jamaknya barisan pendukung Prabowo lebih dipilih sebagai tempat hinggap kaum yang bau-bau radikalis. Prabowo dianggap paham terhap petap dan deskripsi mereka.

Menteri Agama dipercayakan kepada Jenderal Purn Fahrul Razi. Selain sebagai hadiah karena jasa Fachrul Rozi meminpin tim Bravo 5, tim yang menghimpun para purnawirawan memenangkan Jokowi dalan Pilores 2019 juga karena strategisnya posisi kementerian agama untuk mencegah berkembangnya radikalisme. Meskipun penunjukan mantan Wakil Panglima TNI di ini kemudian menuai kritik berkaitan dengan kapabilitas sang menteri dan “penyimpangan” tradisi di era Reformasi posisi selalu diberikan kepada orang-orang NU.

Menteri Dalam Negeri dijabat Jenderal Tito Karnavian. Pilihan terhadap Tito juga lekat dengan latar belakangnya sebagai mantan Kapolri yang juga pernah mejabat Komandan Densus 88. Densus ini dikenal sebagai pasukan elit Polri kontra terorisme. Karena dia membawahi teritori daerah-daerah di seluruh Indonesia dan membawahi para kepala daerah maka sahlah tugasnya menanggulangi terorisme/radikalisme.

Tentu pemasangan empat menteri dalam kaitannya dengan pencegahan radikalisme tidak selesai hanya dengan penempatan empat figur tadi, melainkan dengan langkah dan kebijakan yang nyata baik oleh negara secara komprehensif maupun oleh masing-masing kementerian.

Ihwal kebijakan mencegah radikalisme Menteri Agama Fachrul Razi ada di shaf paling depan. Dia langsung mengembuskan ketidaksukaannya terhadap ASN bercadar dan bercelana cingkrang. Tak urung banyak yang mengeritik langkah sang menteri kelahiran Aceh ini , karena aturan pakaian ASN menjadi domain instansi masint-masing. Selain itu mengaitkan cadar dan celana cingkrang dinilai kurang pas

Mahfud MD mulai disibukkan dengan urusan khilafah dan kepulangan Rizieq Shihab dari Saudi. Urusan polhukamnya secara makro belum disentuh dia sudah kewalahan meladeni polemik tentang dua isu itu. Walaupun soal khilafah dan kepulangan Rizieq sebenarnya tidak ada kaitannya dengan radikalisme, entah kenapa sebagian masyarakat mengait-ngaitkannya.

Sejauh gerak mereka sama, rajin berkoordinasi antar kementerian dengan semua komponen negara dan masyarakat, penanggulangan radikalisme akan berhasil, setidaknya dalam pemerintahan Jokowi lima tahun ke depan.

Salam aman dan damai.

KOMENTAR
Tag
Show More
Back to top button
Close
Close