Opini

Halim Makin Mengerikan!

Kejadian tabrakan pesawat terbang antara pesawat Batik Air dan pesawat Trans Nusa di Bandara Halim Perdanakusuma pada Senin, 4 April 2016 lalu, sayup-sayup sudah mulai dilupakan orang. Namun apa yang sebenarnya terjadi, agak sulit untuk dapat diketahui dengan seksama oleh masyarakat awam terutama para pengguna jasa angkutan udara komersial di Indonesia.Masalah kejadian kecelakaan pesawat terbang yang sangat teknis ini menjadi rumit, antara lain karena accident itu tidak bisa disimulasikan untuk memperoleh apa gerangan penyebab sebenarnya kejadian tersebut. Simulator Air Traffic Control untuk memainkan atau mensimulasikan pengaturan lalulintas udara di Halim tidak atau belum ada di Indonesia.
Tidak banyak juga yang mengetahui bahwa pada kenyataannya pasca kecelakaan tanggal 4 April lalu, tidak banyak perubahan yang terjadi dalam pelaksanaan operasi penerbangan sehari-hari di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma.
Penerbangan sipil komersial yang lalulalang di Halim adalah sebuah kegiatan yang sama sekali belum atau tidak ada dalam perencanaan sebelumnya. Penerbangan sipil komersial di Halim adalah wujud dari sebuah keputusan yang bertujuan baik yaitu untuk melonggarkan sedikit kelebihan “air-traffic” yang terjadi akibat salah urus di Cengkareng.
Masalahnya adalah, setelah mengetahui cukup banyak penumpang yang merasa lebih nyaman terbang dari Halim dibanding harus ber “macet-ria” ke Cengkareng, maka yang terjadi justru penambahan ijin rute penerbangan yang sama sekali baru.
Di sinilah sebenarnya salah satu pangkal terjadinya situasi yang harus dicermati dengan seksama, karena telah terjadi sebuah kegiatan yang tidak atau belum direncanakan dengan matang.
Kemungkinan besar terjadinya sebuah kecelakaan atau “most likely accident” sebab utamanya, selalu berasal dari “unplanned activities”, kegiatan yang belum atau bahkan tidak direncanakan terlebih dahulu dengan baik sebelumnya. Apalagi bila sebuah kecelakaan yang telah atau baru saja terjadi tidak atau belum tuntas diselidiki apa gerangan yang menjadi penyebabnya.
Berulang, nyaris fatal
Demikianlah dengan apa yang terjadi di Halim, setelah kejadian tabrakan pesawat pada tanggal 4 April lalu antara Batik Air dengan Trans Nusa. Pada tanggal 7 April 2016, hanya selang beberapa hari saja, telah terjadi lagi sebuah kejadian yang nyaris fatal.
Pesawat Batik Air yang melakukan “overshooting” atau “go around”, membatalkan “landing sequence”, sekuel pendaratan di Runway 24 climbing, terbang naik lagi menuju ke ketinggian 2500 kaki. Pada saat yang bersamaan ada sebuah pesawat Trans Wisata yang sedang “holding”, terbang berputar menunggu giliran untuk mendarat pada ketinggian yang sama yaitu di 2500 kaki juga.
Kecelakaan dapat terhindar, antara lain karena kedua pesawat terbang tersebut telah dilengkapi dengan TCAS (traffic collision avoidance system atau traffic alert and collision avoidance system).
Berikutnya lagi adalah pada tanggal 20 April 2016, pesawat Batik Air dan pesawat Pelita saat itu bersama-sama taxi di Runway 24, (karena Halim tidak memiliki taxiway).
Pelita akan melaksanakan take off sedangkan pesawat Batik Air akan memotong runway menuju/dari parking area. Kejadian yang mirip dengan apa yang telah terjadi pada tanggal 4 April yang lalu saat Batik Air tabrakan dengan TransNusa. Beruntung kejadian fatal tidak sampai terjadi.
Tidak cukup dengan itu, Jumat lalu 22 April 2016, sekitar pukul 15.00 WIB telah ditemukan FOD (Foreign Object Damage) di runway Halim yang berupa kotoran berasal dari terkelupasnya lapisan aspal runway yang dapat membahayakan pesawat take off dan landing.
Upaya membersihkan terlebih dahulu FOD ini telah menyebabkan beberapa pesawat yang tertunda keberangkatan maupun kedatangannya. Hal ini menyangkut penerbangan Batik Air dan Citylink.
Gambaran kengerian
Kesemua itu kiranya sudah cukup memberikan gambaran, betapa mengerikannya kondisi penerbangan di Halim. Tidak usah lagi mempertanyakan betapa terganggunya operasi dan latihan dari empat buah skadron angkut strategis dan taktis yang ber home base di Halim.
Pelaksanaan penerbangan sipil komersial yang “numpang” saja di Halim sudah berada dalam keadaan yang sangat berbahaya, bagaimana pula penerbangan militer yang harus dilaksanakan untuk memelihara kesiapan operasi dari sebuah Angkatan Udara Republik Indonesia, sebagai jajaran paling depan penjaga kedaulatan Negara di Udara.
Hal ini adalah sebuah masalah yang sangat serius, tentang bagaimana kondisi Halim kini yang harus dibebani dengan penerbangan sipil komersial yang berasal dari muntahan hasil salah urus di Cengkareng dan tambahan rute-rute baru yang hanya berorientasi kepada keuntungan materi semata.
Prosedur lokal sebuah aerodrome seharusnya merupakan SOP (Standard Operating Procedures) baku yang harus dimiliki oleh sebuah Aerodrome yang akan dioperasikan baik untuk sipil maupun militer.
Menjadi kerumitan yang luar biasa adalah bagaimana memadukan SOP sipil dan militer dalam sebuah aerodrome yang digunakan bersama-sama. Itupun bila SOP nya memang sudah dibuat. Sulit sekali membayangkan, bagaimana membuat SOP bersama penggunaan sebuah aerodrome untuk kepentingan penerbangan sipil komersial berjadwal sekaligus kegiatan penerbangan operasi dan latihan dari empat buah Skadron Udara yang berada di situ.
Dengan hanya satu runway dengan tanpa memiliki parallel taxiway harus menata lebih dari 80 penerbangan sipil komersial berjadwal setiap harunya, dipastikan penerbangan skuadron udara yang berada di Halim menjadi terabaikan.
Bila sudah dibuat SOP bersama, pertanyaannya adalah apakah sudah dilakukan dengan mempertimbangkan lingkungan dan perkembangan yang ada, dalam arti di Halim terdapat pula jadwal tentatif dari penerbangan VVIP Kepala Negara dan Tamu Negara setingkat.
Belum lagi diskusi tentang aspek pengamanan, berkait dengan keberadaan Mabes TNI yang sangat dekat dengan alur pola take off dan landing pesawat di Halim. Agak diragukan bahwa Halim sudah memiliki SOP terpadu dalam menyesuaikan standar pola operasi penerbangan sipil dan penerbangan militer di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma.

TRIBUNNEWS / HERUDIN Pesawat tempur TNI AU bermanuver dalam upacara HUT Ke-70 TNI AU di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Sabtu (9/4/2016).

Operasi dan latihan dari penerbangan Angkatan Udara sangat dinamis dan banyak ketergantungan kepada perencanaan tahunan masing-masing skuadron udara yang harus dirangkum menjadi satu di Base Operation Lanud Halim, sementara penerbangan sipil komersial berada dalam pengaturan otoritas penerbangan sipil nasional dalam hal ini pihak Angkasa Pura sebagai pemegang dari pendelegasian otoritasnya Kementrian Perhubungan. Belum lagi pengaturan lalulintas udara di Halim yang diselenggarakan oleh LPPNPI atau AirNav.Nah bisa dibayangkan bagaimana institusi-institusi sebanyak itu harus bekerja dengan pola yang berbasis pada kegiatan yang “unplanned activities” sifatnya.
Itupun kita belum membahas tentang keberadaan dan kegiatan dari Markas Besar Komando Pertahanan Udara Nasional yang berada di Halim, Markas Besar Komando Operasi Angkatan Udara 1 di Halim, Markas Besar Komando Pendidikan Angkatan Udara, Markas Besar Komando Pertahanan Ibukota Kosek Hanudnas yang semuanya berlokasi di Pangkalan Angkata Udara Halim.
Sekali lagi, memindahkan begitu saja muntahan penerbangan yang amburadul dari Cengkareng benar-benar sebuah solusi yang sangat berbahaya. Kita sedang “bermain api” dengan pengelolaan operasi penerbangan di Halim yang nyaris menjadi “cocok” dengan tag line yang berbunyi “danger is my business”.
Kita semua memang sangat mendambakan kemajuan dan pertumbuhan dari penerbangan sipil komersial di negeri ini, namun kita juga sepakat tentunya bahwa kemajuan penerbangan sipil komersial tidak dilakukan dengan cara cara yang menyulitkan ruang gerak sistem pertahanan keamanan Negara.
Angin segar
Angin segar sudah terasa bertiup dari Ketua Komisi 5 DPR RI dalam rapat dengar pendapat bersama Menteri Perhubungan sesaat setelah kejadian kecelakaan konyol di Halim beberapa waktu lalu. Komisi 5 DPR RI telah mengusulkan bahwa Halim segera dikosongkan saja dari kegiatan penerbangan sipil komersial.
Usulan inipun telah disetujui dengan baik oleh Menhub dengan catatan akan memerlukan waktu satu sampai dua tahun ke depan. Sebuah usulan yang sangat mewakili keinginan dari semua orang yang berakal sehat dan juga sebuah persetujuan Menteri yang sangat menyadari tentang “bahaya” yang mengancam pada pola penyelenggaraan operasi penerbangan sipil komersial yang sangat rendah dalam konteks pengelolaan dan manajemennya.
Nafsu besar yang hanya melihat pada kepentingan diri sendiri memang harus dikendalikan dan diakhiri, bila tidak maka “bencana” lah yang akan datang menjelang.
Vernon Howard, seorang penulis buku kenamaan Amerika menggaris bawahi, “You have succeeded in life when all you really WANT is only what you really NEED.
Oleh: Chappy Hakim
Sumber : Kompas.com

KOMENTAR
Tags
Show More

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Close