Konsultasi Hukum

Hak Politik Mantan Narapidana dalam Pemilu

Pertanyaan:

Memasuki tahun politik 2019 yang akan memilih anggota DPRD, DPR dan DPD selalu saja ada masalah yang timbul dan di timbulkan oleh Undang-Undang maupun oleh para penyelenggara pemilihan umum.

Dan saat ini yang sangat hangat adalah syarat-syarat bagi calon Anggota DPR dan DPD mantan narapidana untuk ikut pemilihan umum ditambah oleh Penyelenggara dengan bukan mantan narapida Bandar norkoba, kejahatan sekseual terhadap anak atau korupsi sehingga banyak orang yang terhalang mencalonkan dan atau harus gugur didalam proses pendafataran.

Pertanyaan, bukankah semua mantan narapidana yang sudah menjalani hukuman pidana harus dianggap sudah baik karena sudah mendapat pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan ? bagaimana kedudukan hak pilih dan memilih mantan narapidana dalam Negara kita ?

Jawaban :

Untuk menjawab pertanyaan ini kami akan khusus tentang syarat menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang peraturannya telah di undangkan dengan memuat norma baru yang tidak diatur dalam UU Pemilu. Norma baru tersebut bisa jadi tujuannya baik yakni agar para wakil rakyat dan wakil daerah di isi orang-orang bersih atau yang belum pernah tersangkut pidana yang menjadi sorotan masyarakat seperti Bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi.

Masalah seperti ini tidak bisa di lihat dari bentuk kejahatannya saja tetapi kita harus juga memperhatikan perlindungan hak yang diberikan UUD Tahun 1945 terhadap semua warga Negara Indonesia tanpa kecuali sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) memberikan jaminan kesamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan bagi seluruh warga Negara dan juga jaminan keterlibatan untuk ikut membangun masyarakat cq pasal 28 C ayat (2) yaitu ; “setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan Negara.

Padahal Negara selalu hadir dan terlibat, apabila warga negaranya dalam kehidupannya menyimpang dari hukum yang berlaku dengan cara diproses hukum melalui pengadilan kemudian setelah mendapat pidana sesuai pertimbangan hakim, lalu di eksekusi oleh Jaksa Negara untuk dilakukan pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakat dibawah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Bahwa dalam kondisi seperti ini kita harus percaya kepada lembaga Negara cq Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan yang telah melakukan pembinaan kepada narapidana, lalu kita sebagai warga Negara harus menghormati dan menerima seseorang yang telah selesai menjalani pidana baik itu pidana korupsi maupun lainnya ketengah-tengah masyarakat menjadi orang biasa dan telah dipulihkan haknya seperti sedia kala.

Untuk melengkapi jawaban pertanyaan ini, kita berharap dan sebaiknya setiap lembaga Negara harus selalu menghormati tugas dan wewenang serta hasil dari lembaga lainnya, karena tidak serta merta seseorang yang sudah menjalani pidana di Lapas harus tetap menjalani sanksi selama hidupnya di masyarakat khususnya atas hak dipilih dan memilih (hak politik) , kecuali hak politiknya dicabut oleh Pengadilan akibat hukuman tambahan yang dikeluarkan bersamaan dengan dijatuhkan hukum pokoknya sebagaimana diatur dalam pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 10 huruf b. dan dipetergas dengan keputusan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011-017/PUU-I/2003, bertanggal 24 Februari 2004 pada pokonya pembatasan hak pilih diperbolehkan apabila hak pilih tersebut dicabut oleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap serta bersifat individual dan tidak kolektif.

Untuk menjawab kegundahan terhadap kiprah mantan narapidana andaikan nantinya terpilih dalam pemilihan, Mahkamah konstitusi (MK) sudah memberi jaminan kepada para mantan narapidana untuk tetap melindungi hak-haknya selaku warga Negara melalui putusan MK dalam perkara No. 4/PUU-VII/2009 tgl 24 Maret 2009 yang pada pokoknya “dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana. Atau dengan kata lain para mantan pidana harus jujur kalau mau ikut pesta demokrasi. Sebagai jaminan konstitusi setiap warga Negara diatur Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 menyatakan,“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

UU Pemilu No.7/ 2017 pasal 182 huruf g sejalan dengan UUD 1945 dan juga Keputusan MK tanpa memilah-milah mantan narapidana yang boleh ikut dalam pemilihan asal memenuhi syarat Tidak pernah di pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;

Setelah narapidana secara terbuka dan jujur mengemukan kepada public maka terpulang kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemilih untuk memberikan suaranya kepada calon yang merupakan seorang mantan narapidana atau tidak memberikan suaranya kepada calon tersebut. Dengan demikian secara normatif dan konstitusional hak politik mantan narapidana tetap dilindungi dengan syarat mau terbuka dan jujur kepada publik selaku mantan narapidana

Memang menjadi dilematis, penyelenggara pemilihan membuat aturan pelaksanaan yang bertentangan dengan Undang-Undang pokoknya, dimana Komisi Pemilihan Umum menerbitkan Peraturan Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, mengenai Syarat Calon Anggota DPD RI dengan menambah norma yang melebihi dari norma yang diatur dalam UU Pemilu tentang syarat calon DPD yakni Pasal 60 ayat (1) huruf j berbunyi “bukan Mantan Terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi;

Solusi demi kepastian hukum bagi para mantan pidana untuk lolos menjadi peserta pemilihan umum khususnya calon anggota Dewan Perwakilan Daerah harus mengajukan permohonan Uji Materiel ke Mahkamah Agung, karena faktanya peraturan KPU saat ini masih berlaku.

Demikian jawaban ini semoga bermanfaat

Supriyadi Adi,SH.MH
Pengacara Konstitusi / Pembina LKBH Intan Lampung.

KOMENTAR
Tags
Lihat selanjutnya
Close