Konsultasi Hukum

Hak Pembayaran Uang Pensiunan bagi Karyawan

APAKAH seorang karyawan yang sudah memasuki masa pensiun bisa di PHK? dan apakah perlu ada penetapan dari Pengadilan Hubungan Industrial (PHI).

R. Nasir, Jakarta

Terima kasih atas pertanyaan

Untuk menjawabpertanyaan ini perihal Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena karyawan sudah memasuki masa pensiun sudah diatur dalam Pasal 167 ayat (1) Undang-UndangNomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi:

Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena memasuki usia pensiun, dan apabila pengusaha telah mengikutkan pekerja/buruh pada program jaminan pensiun yang iurannya dibayar penuh oleh pengusaha, maka pekerja/buruh tidak berhak mendapatkan uang pesangon sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3), tetapi berhak atas uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).

Dalam hal perusahan tempat bekerja telah mendaftakan pekerjanya dalam program pensiun akan tetapi besarnya jaminan atau manfaat pensiun yang akan diterima/ dibayarakan sekaligus nilainya lebih kecil dari pada jumlah uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) UU Ketenagakerjaan, maka kekurangan atau selisihnya dibayar oleh pengusaha.

Sedangkan dalam hal pengusaha telah mendaftarkan pekerja/buruh dalam program pensiun yang iurannya/preminya dibayar oleh pengusaha dan pekerja/buruh, maka yang diperhitungkan dengan uang pesangonya itu uang pensiun yang premi/iurannya dibayar oleh pengusaha.

Namun, apabila perusahaan Anda tidak mengikutsertakan pekerjanya dalam program pensiun, maka pengusaha wajib memberikan kepada pekerja/buruh uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) UU Ketenagakerjaan.

Ketentuan terkait pemberian uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak terhadap pekerja yang diputus hubungan kerjanya karena memasuki usia pensiun ini juga dapat diatur lain dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

Penetapan Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

Apabila para pihak tidak ada kesepakatan untuk menyelesaikan secara Bipatrit dan berdasarkan Pasal 151 ayat (3) UU Ketenagakerjaan mengatur jika perundingan benar-benar tidak menghasilkan persetujuan, pengusahahanya  dapat memutuskan hubungan kerja setelah memperolah penetapan dari lembaga penyelesaian hubungan industrial. Namun terdapat pengecualiannya dalam Pasal 154 huruf c UU Ketenagakerjaan, yaitu penetapan tersebut tidak diperlukan dalam hal pekerja/buruh mencapai usia pensiun sesuai dengan ketetapan dalam perjanjian kerja yakni :

Perselisahan Hak

Jika perusahaan tidak atau kurang memberikan hak pensiun kepada pekerjanya sebagaimana disebutkan di atas, maka hal tersebut termasuk kedalam perselisihan hak. Perselisihan hak adalah perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

Maka hal pertama yang dapat pekerjalakukan  adalah dengan mengajukan perundingan bipartit antara pekerja/serikat buruh dengan pengusaha secara musyawarah untuk mencapai mufakat berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Dalam hal perundingan bipartite tersebut gagal, maka salah satu atau kedua belah pihak mencatatkan perselisihannya kepada instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan, yakni dalam hali ni Dinas Tenaga Kerja setempat dengan melampirkan bukti risalah perundingan bipartite.

Apabila perundingan tersebut tidak mencapai kesepakatan, maka salah satu pihak dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Hubungan Industrial. Namun jika perundingan tersebut berhasil mencapai kesepakatan, maka dibuat perjanjian bersama yang ditandatangani oleh para pihak dan didaftarkan pada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri di wilayah para pihak mengadakan perjanjian bersama.

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat

Joseph M.E Pauner, S.H
Advokat

KOMENTAR
Tags
Show More
Back to top button
Close
Close