Hak Milik Atas Tanah Eigendom Verponding

05:30
332

Kami memiliki sebidang tanah di lokasi strategis di Cilengsi Bogor dengan luas 10 ha yang diperoleh dari warisan orang tua dengan bukti hak surat Verponding Indonesia yang diterbitkan tahun 1958 dan juga SPPT tahun 1990.

Pertanyaan, apakah surat tersebut masih kuat sebagai bukti hak atas tanah dan apa resiko atas tanah tersebut.

Jaini, Bogor

Jawaban :

Sebelum berlakunya Undung-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA) dikenal surat-surat yang berhubungan dengan tanah, walau sebenarnya itu bukan bukti hak atas tanah tetapi hanya berupa surat untuk keperluan perpajakan, misalnya Girik, Petok D, Letter C, Eigendom Verponding atau verponding Indonesia.

Setelah tahun 1960 sebagaimana diatur dalam UUPA, bukti hak yang sah menurut hukum Sertifikat Hak Milik (SHM), Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB), dan Sertifikat Hak Satuan Rumah Susun (SHSRS) namun demikian dalam masyarakat masih banyak bukti penguasaan atas tanah dengan surat-surat lama yang pada dasarnya surat tersebut hanya hanya keperluan pajak dan masih diakui oleh hukum tanah Indonesia.

Terkait bukti penguasaan tanah milik saudara berupa verponding Indonesia yang tidak lain adalah surat tagihan pajak atas tanah yang saat ini dikenal dengan SPPT-PBB yakni Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan. Kami sarankan secepatnya surat kepemilikan hak atas tanah ditingkatnya menjadi sertifikat, karena sejak dikeluarkan UUPA diterbitkan peraturan konversi dimana bukti hak-hak lama termasuk hak-hak barat (eigendom) di konversi menjadi hak milik dengan batas waktu 20 tahun sejak diberlakukan UUPA sampai dengan tanggal 24 September 1980. Karena dikhawatirkan ada yang menguasai pihak lain dan pihak yang menguasai dengan memegang bukti hak sertifikat yang sah karena secara hukum pemegang sertifikat sebagai pemilik atas obyek tanah.

Resiko yang akan dihadapi apabila tidak secepatnya ditingkatkan alas haknya, dan tanah dikuasai oleh pihak lain dengan bukti Sertifikat Hak Milik maka Saudara kehilangan hak kepimilikan atas tanah tersebut.

Salah satu jalan untuk merebut hak kepemilikan harus melalui gugatan pengadilan, sedangkan dengan bukti Verponding Indonesia yang diterbitkan tahun 1958 dan juga SPPT tahun 1990 tidak cukup menyakinkan hakim tetapi harus didukung lagi bukti-bukti lain berupa data fisik dan data yuridis lainnya serta penguasaan fisik tanah oleh Saudara secara berturut-turut atau terus-menerus selama 20 (dua) puluh tahun atau lebih dan penguasaan dilakukan atas dasar itikad baik,secara terbuka dan diperkuat keterangan saksi yang dapat dipercaya atas obyek tanah, tidak dipermasalahkan oleh masyarakat atau desa/kelurahan.

Comments

comments